visitaaponce.com

PROGRAM pemberian makanan tambahan (PMT) mengatasi stunting balita di Kota Depok senilai Rp4,4 miliar diduga dikorupsi sebagian. 

Anggota DPRD Kota Depok Nurhasim mengatakan dugaan korupsi dana stunting yang dilakukan puskesmas diperoleh dari hasil investigasi dan komunikasi dengan juru masak UMKM di Kota Depok.

Salah satu juru masak Puskesmas di Kota Depok yakni Puskesmas Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, mengatakan menu yang diberikan kepada anak balita dipotong Rp10 ribu per porsi. Pihak katering hanya mendapat Rp8 ribu dari Rp18 ribu per porsi dari puskesmas. 

Baca juga : Viral Menu Tahu Stunting di Depok, Kejaksaan Diminta Awasi 38 Puskesmas

"Dari puskesmas UMKM hanya mendapat Rp8 ribu sehingga makanan tambahan dikurangi tiap porsi, " kata Nurhasim mengutip Refti juru masak UMKM Puskesmas Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Sabtu (18/11).

Baca juga : Satpol PP Depok Angkut Ribuan Baliho Parpol Tersapu Puting Beliung

Dari keterangan Refti, pemotongan dana stunting ini terjadi di seluruh 38 Puskesmas yang berada di Kota Depok. 

Terkait dugaan korupsi ini, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi mengaku sudah memeriksa Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok.

Selain Kadinkes, DPRD juga memeriksa pihak penyedia yang membuat menu stunting.

"Kadinkes sudah kami klarifikasi. Namun Kadinkes belum memberikan kejelasan terhadap program ini baik terhadap kandungan gizi maupun nilai kegiatan, " katanya.

Namun ia menduga ada kejanggalan berupa nilai menu itu. Program ini, katanya pada dasarnya bagus karena mengkombinasikan peningkatan gizi dengan pemberdayaan UMKM. Hanya saja ada nilai pembelian menu yang tidak sesuai.

“Ada yang satu kecamatan dikatakan Rp 21.000 diberikan 3 kali, ada yang mengatakan Rp 10.000. Menu itu sudah e-katalog, nah toples ini kan tidak masuk dalam e-katalog. Maka ini akan menjadi pertanyaan kita dan akan dalami,” katanya.

Mengenai kadar gizi juga akan didalami. Apakah ada pengurangan nilai kadar gizi yang disebabkan pembelian toples atau tidak.

“Apakah karena toples yang nilainya signifikan lantas mengurangi nilai gizi. Komisi D tidak ada yang ahli gizi. Kita akan ambil sampel dari makanan yang diberikan kita akan lihat apakah sesuai ngga kandungan gizinya,” ujarnya.

Untuk menu pengentasan stunting disediakan oleh wirausaha baru (WUB) yang merupakan UMKM Kota Depok.

Proyek tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung (PL) dari Dinas UMKM kepada Dinkes. Selanjutnya Dinkes mengambil sampel WUB dan dilakukan pembinaan.

“Ini akan kita sampel dan proses sejauh mana pembinaan tersebut. Sejauh ini jawaban dari Kadinkes masih belum memberikan kejelasan terhadap program ini baik terhadap kandungan gizi kemudian nilai kegiatan dan ditemukan kejanggalan berupa nilai toples,” tegasnya.

Sejauh ini pihaknya belum menemukan apakah ditemukan pemotongan nilai yang diterima oleh WUB atau tidak. Karena dari informasi yang berkembang, pihak WUB hanya menerima Rp 10.000 per porsi dari nilai Rp 18.000 (Z-8)