visitaaponce.com

PEMBERIAN kuah sup, tahu, dan sawi sebagai salah satu program pencegah stunting di Kota Depok, Jawa Barat, menuai kecaman. Pasalnya, Depok memiliki APBD jumbo program stunting Rp4,4 miliar dan tahu-sawi dianggap terlalu murah untuk itu.

Anggota DPRD Kota Depok Nurhasim mengatakan, menu yang diberikan kepada anak-anak tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan APBD sebesar Rp4,4 miliar.

Nurhasim meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok untuk bergerak mengawasi penyaluran APBD yang digunakan untuk membantu menekan angka stunting di Kota Depok. Ia menegaskan hal itu setelah dirinya mendapat keluhan dari masyarakat terutama ibu-ibu yang masih mempunyai anak balita.

Baca juga : Presiden Sentil Kementerian/Lembaga karena Masih Beri Balita Biskuit

Ia menegaskan jika dalam pengawasan tersebut ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran atau tindak pidana korupsi, maka aparat kejaksaan segera menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

" Pemanfaatan anggaran bantuan operasional kesehatan Rp4,4 miliar tersebut, sejatinya digunakan untuk menekan kasus stunting di Kota Depok, " katanya, Jumat (17/11).

Baca juga : Kemenkes Anggarkan Pemberian Protein Hewani untuk Turunkan Stunting

Selain itu, Pemerintah Kota Depok harus terus melakukan pembinaan-pembinaan serta kunjungan-kunjungan ke setiap wilayah. Dengan harapan tempat yang dikunjungi yang diperkirakan ada stunting, dapat disikapi dengan cepat.

“ Kepada OPD terkait kita tekankan untuk terus berkontribusi membantu masyarakat menurunkan angka stunting ini sesuai amanah pemerintah pusat,” ujarnya.

Ingatkan bahaya stunting

Dikatakannya,persoalan stunting ini bukan persoalan Kota Depok sekarang saja, melainkan akan menjadi masalah jangka panjang untuk Kota Depok, karena menyangkut masa depan karena anak-anak Kota Depok ini adalah generasi penerus yang kemudian akan mengelola Kota Depok.

" Mereka lah masa depan Kota Depok Bagaimana bisa membangun Kota Depok jika modal dasarnya, yaitu anak-anak Kota Depok mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif, intelegensia, dan kesehatannya,” katanya.

Baca juga : Dikejar Waktu Turunkan Angka Stunting

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan kepada anak-anak ini sangat penting.

Pemerintah Kota Depok, lanjut dia sejatinya juga menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak sehingga anak-anak ini dapat tumbuh dengan baik, secara fisik dan mental.

“Bagaimana bisa membangun Kota Depok jika modal dasarnya, yaitu anak-anak Kota Depok mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif, intelegensia, dan kesehatannya,” jelasnya.

Penjelasan Dinkes Kota Depok

Sementara Anggota Komisi D DPRD Depok Ikravany Hilman mengatakan akan memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok. Pemanggilan ini buntut polemik pemberian makanan tambahan (PMT) pengentasan stunting di Kota Depok, yang hanya berisikan nasi, kuah, dan tahu.

"Pemanggilannya terbuka, ada dua Fraksi DPRD meminta agar ini dilakukan secara terbuka untuk publik," kata dia

Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi PMT yang menggunakan anggaran APBD Perubahan senilai Rp4,4 miliar untuk 38 Puskesmas di Kota Depok.

"Tadi kita sampaikan kita sudah evaluasi dan ada perbaikan, kalau ada permasalahan kita terus evaluasi yang tadi bermasalah tidak akan dipakai lagi kita cari yang lain dan seterusnya itu bagian dari evaluasi kita," ujar Mary.

Mary menegaskan bahwa porsi program PMT yakni enam hari kudapan dan satu hari makanan lengkap. Ia mengakui bahwa untuk program PMT di wilayah Kecamatan Tapos ada yang miss.

"Iya tadi sudah saya jelaskan enam hari pertama kudapan, hari ketujuh baru makanan lengkap. Tadi yang di Tapos sudah disampaikan ada miss," ujarnya (Z-4)