Buruh Tuntut Kenaikan Upah 15, DPRD DKI Khawatir Banyak Perusahaan Kolaps
![Buruh Tuntut Kenaikan Upah 15%, DPRD DKI Khawatir Banyak Perusahaan Kolaps](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/11/55fd28029313ef08cfbb96cd976d29a5.jpg)
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta buruh bersikap bijak terhadap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024. Ia khawatir jika terus menuntut kenaikan UMP setinggi langit hanya akan membuat pengusaha resah.
Sebelumnya, buruh diketahui menuntut kenaikan UMP 2024 sebesar 15% dari UMP 2023 Rp4,9 juta menjadi Rp5,6 juta. Sementara usul dari unsur pengusaha kenaikan UMP 2024 adalah Rp5,04 juta.
"Karena jika biaya operasional perusahaan untuk gaji karyawan terbesar perusahaan tidak akan mampu. Jadi harus dicari win-win solution supaya perusahaan bisa menopang," kata Gilbert saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11).
Baca juga: KSPI Klaim tak Dilibatkan dalam Membuat PP 51 tentang Pengupahan
Jika usul buruh dituruti, bukan tidak mungkin akan banyak pengusaha memindahkan pabriknya ke daerah lain yang memiliki nilai upah lebih rendah agar biaya operasional lebih efisien.
"Seperti pengalaman kemarin banyak perusahaan yang hengkang ke Jateng. Itu dasar mereka ketika kita tanya kenapa adalah upah buruh terlalu tinggi di DKI. Misal di sini bayar Rp5 juta. Di sana Rp2 juta. Tentu dia akan bisa lebih survive, lebih mampu menghadapi di persaingan global," jelas anggota Fraksi PDIP itu.
Baca juga: 5 Juta Buruh Bakal Ikut Mogok Kerja Nasional
Pemulihan ekonomi pascapandemi, sambung Gilbert, sudah berjalan. Sudah terlihat ada geliat perekonomian yang bangkir. Namun, ia menegaskan itu belum cukup untuk membuat upah di DKI naik secara signifikan. Untuk itu, buruh, pengusaha, dan pemerintahan harus duduk bersama membicarakan kenaikan upah agar baik bagi kepentingan bersama.
"Kan ada perhitungan yang kemudian harus duduk bersama tripartit kan buruh, pengusaha, dan pemerintah," tandasnya.
(Z-9)
Terkini Lainnya
Buang Limbah Sembarangan di Jakarta Terancam Sanksi Pidana
DPRD Ingatkan Satpol PP Harus Gunakan Pendekatan Humanis Saat Penindakan
Darurat Judol, Komisi A DPRD DKI Jakarta Dorong Satgas Segera Bertindak
Pemprov DKI Jakarta Diminta Jujur soal Penyebab Polusi Udara
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Regulasi Penertiban Parkir
Layanan Informasi PPDB DKI Jakarta 2024 Disoal, Telepon tidak Aktif
Buruh DIY Sebut Tapera sebagai Tabungan Penderitaan Rakyat
Disnakertrans DKI Jakarta Bakal Terjunkan TIm Pastikan Perusahaan Gaji Karyawan Sesuai UMP
Usul Kebijakan UMP Berlaku Multiyears, Anies: Ini Syaratnya
Pemprov DKI Pastikan Perusahaan Tak Patuhi UMP 2024 Bakal Kena Sanksi
UMP Naik Tipis, Perlindungan Sosial Harus Diperkuat
Buruh Tuntut UMP DKI Tahun Depan Naik Jadi Rp6 juta
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap