Kebijakan Penonaktifan NIK Warga Jakarta di Luar Daerah Dianggap tidak Adil
![Kebijakan Penonaktifan NIK Warga Jakarta di Luar Daerah Dianggap tidak Adil](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/04/1335e0491420b6627c67ac0c53ba9f07.jpg)
KEBIJAKAN Pemprov DKI Jakarta menonaktifkan nomor (NIK) bagi warga Ibu Kota yang tinggal di luar daerah dianggap tidak adil. Hal ini diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Program penghapusan NIK itu terasa kurang adanya keadilan dan perhatian Pemda DKI terhadap warga," kata Nasrullah dalam keterangannya, Jumat (19/4).
Menurut dia, tak sedikit warga asli Jakarta yang terpaksa tinggal di daerah penyangga karena mata pencahariannya tidak berada di Jakarta. Ia mencontohkan seperti buruh hingga ojek.
Baca juga : Pemprov DKI Sediakan Program Balik Gratis bagi warga Jakarta
"Orang asli Betawi yang ngontrak di luar Jakarta karena kehidupan sehari-harinya tidak di Jakarta, seperti tukang ojek, buruh toko dan lainnya,” ungkap Nasrullah.
Sementara, Pemprov DKI pun tak melakukan kontrol atau pembatasan bagi warga luar daerah untuk masuk dan tinggal di Jakarta. Mereka pun akhirnya menikmati fasilitas umum yang disediakan Pemprov DKI.
"Sedangkan warga daerah setelah lebaran datang ke Jakarta tinggal di rumah saudaranya atau ngontrak menjadi warga Jakarta," terangnya.
Baca juga : Publik Perlu Dilibatkan soal Pembahasan RUU DKJ
Oleh karena itu, kebijakan Pemprov DKI ini dianggap tidak adil. Khususnya bagi warga Betawi.
"Pertanyaan ini yang pada akhirnya muncul ke permukaan, karena nampak ada ketidakadilan disitu," terangnya.
Nasrullah meminta Pemprov DKI Jakarta teliti sebelum menghapus NIK warga. Perlu adanya pengecekan ulang dan tidak serta merta menghapus NIK warga yang sudah tak lagi berdomisili di Jakarta.
Baca juga : PKS: Jangan Nonaktifkan NIK Warga Betawi Tinggal di Luar Jakarta
"NIK Jakarta tapi tinggalnya di daerah penyangga. Kan dia orang Jakarta. Mungkin karena di Jakarta tinggal di rumah yang pas-pasan akhirnya pindah tinggal di pinggiran Jakarta," tegas dia.
Pemprov DKI memulai penonaktifan NIK dengan sasaran 92 ribu warga Jakarta. Rinciannya sebanyak 81.119 NIK warga yang meninggal dunia dan 11.374 NIK warga di Rukun Tetangga (RT) yang sudah tidak lagi ada.
Dalam prosesnya, Pemprov DKI memetakan warga-warga yang terdampak penonaktifan NIK. Lalu, data tersebut diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan penghapusan NIK tersebut. (Z-6)
Terkini Lainnya
PDIP Masih Kaji Usung Anies di Pilkada Jakarta
Gibran Ikut Pj Gubernur Blusukan ke Kali di Jakarta Barat
Partisipasi Warga Jakarta untuk Pemilu 2024 Capai 78%
Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada Lestarikan Warisan Budaya selama Liburan Sekolah
Pilkada Jakarta, PKS Usung Anies-Sohibul Iman PKB Ingin Anies-Ida
Kontainer Bawa Benang Terguling di Cipularang, Kendaraan ke Jakarta Dialihkan
0,66 Persen, Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Jakarta Diklaim Alami Tren Penurunan
Pemprov DKI Jakarta Pangkas Jumlah Penerima KJMU Tahap I Tahun 2024
24 Ribu Warga DKI Pindah KTP ke Depok Imbas Penonaktifan NIK
Pemilik Rumah di Jakarta di Bawah Rp2 Miliar Harus Mutakhirkan NIK kalau Mau PBB Gratis
Soroti Penanganan Polusi Udara Jakarta, DPRD: Water Mist Hanya untuk Jangka Pendek
Libur Idul Adha 2024, Aturan Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Manajemen Haji dan Penguatan Kelembagaan
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap