visitaaponce.com

BERDASARKAN Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Garut mencapai 35,2%. Hal ini membuat Kabupaten Garut menduduki peringkat pertama sebagai Kabupaten dengan kasus stunting tertinggi di Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kemudian membentuk Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Garut dibawah komando Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman.

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Garut semakin ditunjukkan, salah satunya melalui Gerakan Bulan Pencarian Balita Stunting selama sebulan penuh pada Juni 2022.

Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 04.03/2166/KESRA tentang Gerakan Bersama Pencarian Balita Stunting di Kabupaten Garut Tahun 2022, Pemkab Garut mengerahkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kecamatan untuk memonitor langsung pencarian balita yang diduga mengalami stunting.

 Pada Kamis (2/6/2022), Bupati Garut, Rudy Gunawan meluncurkan Gerakan Bersama Cegah Stunting melalui program Bulan Pencarian Balita Stunting di Desa Bayongbong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut,

Hasil dari gerakan ini, terbukti dari angka 35,2 persen yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan RI, ditemukan sekitar 15,6 persen yang memiliki keakuratan data by name by address dari sekitar 31 ribuan balita stunting.

Baca juga: BKKBN Tingkatkan Akurasi Tiga Metode Pengukuran Stunting

Langkah konkret pun dilakukan Pemkab Garut melalui inovasi program T.O.S.S atau Temukan, Obati, Sayangi anak Stunting. Untuk mobilisasinya, Pemkab Garut kini sudah menyiapkan anggaran sekitar 5,9 miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Kita sudah menyiapkan dari APBD kurang lebih 5,9 milyar rupiah untuk membeli susu, ini adalah susu khusus yang di rekomendasikan oleh Kementerian Kesehatan sebagai formula makan tambahan yang akan diberikan kepada anak-anak yang stunting (di atas usia 6 bulan). Ada juga telur dan biskuit yang dibagikan. Pembagian dan pemeriksaan dilakukan oleh Puskemas," ungkap Bupati Garut, Rudy Gunawan, saat melakukan monitoring penanggulangan stunting di Puskesmas Cisompet, Kabupaten Garut, Rabu (3/8).

Kick Off pun digelar pada Senin (18/7/2022). Dalam kesempatan ini, Rudy Gunawan menyatakan Kabupaten Garut saat ini memiliki Pekerjaan Rumah (PR) besar, menyusul angka kemiskinan yang diperparah oleh pandemi Covid-19. Sebelumnya, pihaknya menargetkan di tahun 2022 ini angka kemiskinan di Kabupaten Garut berada di angka 6%.

“Kita di (tahun) 2020 sudah diangka 8,8% sedangkan kami optimis tadinya bahwa di 2023 angka kemiskinan di Garut menembus 5%, tapi faktanya hari ini masih di 10.6% artinya kita harus bekerja keras seluruh stakeholder untuk melakukan penurunan angka kemiskinan,” ucap Bupati Garut.

Rudy mengungkapkan, dampak dari kemiskinan ini adalah timbulnya kasus stunting di Kabupaten Garut. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, semua potensi yang berhubungan dengan keuangan daerah difokuskan untuk menangani masalah stunting.

Bupati Garut mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta stakeholder lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam program TOSS khususnya program sayangi sebagai komitmen Pemkab Garut menyelesaikan masalah stunting berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2021.

Program TOSS, seperti diutarakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, dr. Maskut Farid, merupakan program lanjutan setelah Bulan Pencarian Balita Stunting dalam rangka mengobati balita stunting serta mencegah timbulnya kasus stunting baru di Kabupaten Garut.

“Sehingga program-program ini minimal ada 4 kegiatan dari mulai Pemberian Makanan Tambahan (PMT), kemudian juga lingkungan, kemudian juga layanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, ibu bersalin, dan nifas kita perbaiki dan juga masalah-masalah dengan penyakit balita dan juga penyakit penyertanya keluarganya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, stunting ini merupakan permasalahan yang tidak mudah karena menyangkut beberapa sektor mulai dari lingkungan, ekonomi, pendidikan dan lainnya, tidak seperti penyakit biasa yang diobati kemudian sembuh.

Maka dari itu, ia berharap angka stunting di Kabupaten Garut dapat berangsur menurun berada dibawah rata-rata nasional yaitu 14 persen.

Guna memastikan program ini berjalan baik, Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman pun turun ke lapangan mengecek secara langsung persiapan pendistribusian PMT di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (22/8/2022).

dr. Helmi Budiman menyampaikan sebagai upaya penanggulangan stunting, pihaknya saat ini tengah mendistribusikan PMT bagi anak usia di bawah dua tahun berupa telur dan susu. 

Dalam kurun waktu 10 hari sekali, setiap mobil ambulan dari masing-masing puskesmas datang ke Gudang Farmasi Dinkes Garut untuk membawa PMT. Ia turut mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan penanggulangan stunting.

“Dan mari kita bergabung, karena ini perlu mendapatkan perhatian pula bagi anak-anak kita yang di atas dua tahun. Karena yang diatas dua tahun jumlahnya juga cukup banyak dan tentu memerlukan juga bantuan dari kita semua,” katanya.

Sementara itu, dr. Maskut Farid menerangkan bahwa pihaknya melakukan pengecekan berkala agar pendistribusian PMT di Kabupaten Garut dapat berjalan dengan lancar,

“Sistem penyaluran PMT ini dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing puskesmas, dengan memastikan agar PMT dapat diterima dan dikonsumsi secara khusus oleh balita stunting,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya sudah mulai melakukan pendataan by name by adress bagi balita stunting. Sesuai arahan Bupati Garut, Rudy Gunawan, pihaknya telah menginstruksikan kepada Puskesmas untuk melakukan pengecekan setiap bulan mengenai perkembangan balita stunting yang sudah diberikan PMT.

Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah intervensi program pendampingan teknis dan advokasi yang dilakukan oleh Tanoto Foundation. Bersama Yayasan Cipta sebagai mitra pelaksana, program pendampingan tersebut dilaksanakan juga di enam kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Barat. (RO/OL-09(