visitaaponce.com

GENCARNYA pembangunan desa wisata oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam beberapa tahun terakhir, tidak berjalan seperti yang diharapkan. Saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan, pembangunan desa wisata dan objek wisata lainnya menemui banyak kendala dan tidak berkembang.

Hal ini dikemukakan Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kalsel, Edy Rahmanto, Jumat (30/6).

"Banyak kendala dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata di Kalsel. Pada akhirnya banyak desa wisata tidak berkembang, hanya eforia semata," ungkapnya.

Meski memiliki potensi yang besar berupa wisata alam karena didukung geografis Kalsel seperti sungai, perbukitan dan pergunungan, laut juga budaya, namun desa wisata di Kalsel sulit berkembang. Kendala utamanya adalah kemampuan sumber daya manusia pengelola wisata di desa sangat terbatas.

Baca juga: Kemenparekraf Perkuat Peran Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata

Minimnya sarana dan prasarana serta buruknya akses menuju lokasi wisata juga menjadi masalah yang belum juga berhasil diselesaikan. Obyek wisata yang seragam dan kurangnya inovasi desa ikut menghambat pengembangan desa wisata.

"Jumlah penduduk yang sedikit tidak seperti Pulau Jawa ikut berpengaruh pada jumlah kunjungan dan pada akhirnya berimbas pada pendapatan desa wisata," tambah Edy.

Baca juga: Pelindo Dukung Pengembangan Desa Wisata di Jawa Timur

Namun ,diakuinya ada beberapa desa wisata mampu berkembang karena memang memiliki potensi atau obyek wisata yang sudah berjalan sejak lama.

"Desa dengan memiliki obyek wisata yang sudah terkenal sejak lama maka akan lebih mudah tinggal memoles saja, tetapi untuk membangun desa wisata yang benar-benar baru cukup sulit," ujarnya.

BUMDes juga Terkendala

Lebih jauh dikatakan Edy, tidak hanya program desa wisata yang tidak berkembang, pembangunan BUMDes juga banyak menemui kendala. Hal itu karena minimnya SDM di desa. Terkait hal ini APDESI mengharapkan adanya regulasi bagi pemerintahan desa untuk bisa berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di wilayah masing-masing.

"Kita ingin ada kebijakan yang bisa memberi peluang bagi desa untuk ikut serta dalam pengelolaan SDA seperti tambang dan perkebunan melalui BUMDes," tutur Edy.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel, Farid Fakhmansyah mengatakan selain pembangunan desa wisata, pemerintah melalui instansi terkait juga membangun desa-desa tematik.

"Pembangunan desa wisata bertujuan untuk peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa," ujarnya.

Di Kalsel program desa wisata dikembangkan Dinas Pariwisata juga Dinas Kehutanan melalui program perhutanan sosial. Kepala Seksi Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Kalsel, Saidah mengungkapkan pemerintah telah menerbitkan 171 izin Perhutanan Sosial di Provinsi Kalsel dengan luasan 91.976 hektare.

Perhutanan sosial di Kalsel sendiri tersebar di hampir seluruh wilayah dengan rincian 64 izin Hutan Desa, 51 izin Hutan Kemasyarakatan, 17 izin Hutan Tanaman Rakyat dan 39 izin Hutan Kemitraan. Pembangunan perhutanan sosial di Kalsel diakui masih banyak menemui kendala.

(Z-9)