visitaaponce.com

SEBAGAI destinasi wisata dunia, Bali tetap melestarikan budaya lewat
desa adat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperkuat
pemahaman dan membumikan Pancasila lewat desa adat.

"Cara kami melestarikan budaya Bali dari gempuran-gempuran budaya luar
adalah lewat menjaga adat istiadat desa adat yang ada di Bali," kata I
Wayan Budiasa, Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali saat
berdiskusi dengan awak media dari DIY dan Anggota Komisi A DPRD DIY di
Gedung Wisma Sabha Pratama, Bali.

Cara ini dinilai efektif karena tokoh-tokoh desa adat di Bali memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Di saat bersamaan, pihaknya juga menindak tegas dan melakukan penegakan hukum terhadap wisatawan asing yang melanggar aturan adat di Bali.

Pemda Bali, kata dia, berterima kasih sekali kedatangan orang-orang luar negeri ke Bali karena bisa memberi kemanfaatan secara nyata bagi perekonomian Bali. "Namun, tindakan dari wisatawan luar negeri yang tidak cocok dengan budaya Bali, mencoreng budaya Bali, secara tegas langsung dilakukan tindakan hukum, termasuk dengan mendeportasi."

Contoh-contoh tersebut merupakan bagian dari membumikan Pancasila di Bali dan menggelorakan semangat berdikari Bung Karno. Langkah-langkah Bali melestarikan budaya dan membumikan Pancasila tersebut masuk dalam Haluan Bali Era Baru 100 Tahun. Tiga hal inti dalam Haluan tersebut adalah berkaitan dengan Manusia, Alam, dan Budaya Bali.

Ia juga mencontohkan, keterlibatan desa-desa adat di Bali dalam kegiatan  Bulan Bung Karno yang diselenggarakan pada 1-30 Juni. Urusan
pelaksanaan Bulan Bung Karno di Bali telah memiliki dasar yang diarur lewat Peraturan Gubernur.

Menurut dia, perayaan Bulan Bung Karno menjadi momentum untuk semakin
menguatkan untuk membumikan Pancasila di tengah-tengah masyarakat, terutama generasi muda, hingga di desa-desa.

Bulan Bung Karno

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menilai, adanya Pergub Bulan Bung Karno di Bali sangat menarik. Pergub tersebut menunjukan ada komitmen bersama ajarkan Pancasila sekaligus hargai dan menghormati Bulan Bung Karno.

Eko mengatakan, jika Bali memiliki Pergub Perayaan Bulan Bung Karno, DIY telah memiliki Peraturan daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan
Kebangsaan. "Kita gelar sejumlah kegiatan untuk membumikan Pancasila dalam hati dan pikiran kita semua dari 1 Juni hingga 17 Agustus."

Eko menyebut, Bali dan DIY memiliki semangat yang sama dalam upaya
menggelorakan Pancasila sebagai dasar ideologi. Pemda DIY dan Pemda Bali saat ini dinilai sudah menjalankan upaya menggelorakan dan
mengimplementasikan pemikiran Bung Karno dalam bingkai perspektif kebudayaan. (N-2)