Imbas APBA Lambat Diteken, Ribuan Honorer Pemerintah Aceh Terancam Batal Gajian
RIBUAN tenaga honorer dan kontrak di Pemerintah Aceh terancam tidak gajian dan bahkan tidak merima tunjangan hari raya (THR) Lebaran. Hal itu lantaran Ketua DPRA hingga kini belum menandatangani Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) TA 2024.
“Banyak dampak negatif akibat tidak disahkannya APBA 2024. Perputaran roda ekonomi di Aceh sangat bergantung dari APBA. Ketika APBA macet, maka sebagian besar perputaran ekonomi di Aceh juga macet. Ini sangat merugikan masyarakat. TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh) dan DPRA harus mengutamakan kepentingan publik bukan kepentingan kelompok dan golongan,” kata Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, dalam keterangannya, Sabtu (2/3).
Ia mengatakan dampak keterlambatan telah dirasakan masyarakat, mulai di bidang kesehatan hingga layanan transportasi. Agar masyarakat Aceh tidak terus dirugikan akibat keterlambatan pengesahan APBA ini, Safaruddin menyatakan pihaknya akan menyampaikan somasi secara terbuka kepada TAPA dan DPRA untuk merampungkan APBA selama tujuh hari ke depan.
Baca juga : Keterlambatan Pengesahan APB Aceh Bisa Hambat Pelayanan Publik
TAPA dan DPRA, terang dia, harus bertindak demi kepentingan publik. Jika dalam sepekan ke depan anggaran tidak disahkan, maka persoalan ini akan dibawa ke ranah hukum.
Menurutnya, proses pembahasan dan koreksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas penyusunan APBA ini berjalan sesuai dengan mekanisme secara administratif. Artinya, proses pengesahannya tergantung keinginan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Ia mengingatkan agar TAPA dan DPRA mengesampingkan ego masing-masing dan mengutamakan kepentingan publik. TAPA dan DPRA harus segera menyamakan persepsi untuk menghindari kerugian publik lebih luas. "APBA merupakan kebutuhan untuk pelayanan jutaan masyarakat Aceh. Bukan untuk segelintir elite dan politikus,” tandasnya. (RO/J-2)
Terkini Lainnya
Keterlambatan Pengesahan APB Aceh Bisa Hambat Pelayanan Publik
Tolak Rohingya, Mahasiswa Aceh Minta Pengungsi Dipulangkan ke Negaranya
Kemenkeu belum Bisa Pastikan Nasib Anggaran K/L Tahun Depan
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Harus Bertahap
Kemenkeu Sudah Anggarkan Rp700 Miliar untuk PDN Tapi Masih Diretas, Dikorupsi?
Penjabat Bupati Deiyai Elimelek Minta Perangkat Kampung Pahami Regulasi Kelola Anggaran
Pemda Diharapkan Mampu Optimalisasi Belanja
Pentingnya Intervensi Dana Desa untuk Turunkan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap