visitaaponce.com

KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ((PPN/Bappenas) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Pelaksanaan Musrenbangnas mengacu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Musrenbangnas merupakan forum penting dan strategis dalam rangka meningkatkan sinkronisasi antara Kementerian PPN/Bappenas, kementerian serta lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten dan kota mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan guna menopang lima agenda pembangunan dan pencapaian indikator Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi tersebut pada Kamis (15/6) tahun lalu.Di visi tersebut, Indonesia bercita-cita menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara dengan negara maju. Dengan demikian, Indonesia dapat keluar dari jebakan, perangkap pendapatan menengah (middle income trap/MIT). Oleh karena itu, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif melalui tiga area perubahan, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Baca juga : Jokowi dan Internet di Papua Pegunungan

Musrenbangnas 2024 akan melibatkan 38 gubernur dan pejabat terkait dari masing-masing provinsi, para bupati dan wali kota serta pejabat terkait. Musrenbangnas kali ini juga menarik dan strategis bagi Penjabat Gubernur Papua dan Papua Barat beserta jajaran pemerintah provinsi beserta jajarannya serta para bupati. Kemudian para penjabat gubernur di empat daerah otonom baru (DOB) provinsi di tanah Papua beserta para bupati dan wali kota.

Dua penjabat gubernur provinsi induk yaitu Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun dan Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere beserta penjabat gubernur empat DOB provinsi yaitu Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai, Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad.

Karena itu, Musrenbangnas 2024 menjadi momentum strategis bagi para gubernur DOB beserta bupati dan wali kota, termasuk gubernur dari dua provinsi induk beserta jajaran pemerintah setempat. Momentum itu penting bagi para pemimpin daerah di wilayahnya masing-masing membuka secara transparan isi hati tanah Papua terkait aneka ketertinggalan daerah di hadapan Jokowi beserta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya, para menteri dan pimpinan lembaga sungguh lebih memiliki hati melalui kebijakan dan komitmen anggaran bersumber APBN, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Perimbangan konkret demi memajukan masyarakat tanah Papua.

Baca juga : KPK Bakal Panggil Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk Dipenjara

Kunjungan Presiden Jokowi belasan kali atau Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta jajaran kementerian serta lembaga, masih banyak agenda pembangunan yang menyentuh kebutuhan warga tanah Papua belum terlihat. Kehadiran para gubernur, bupati serta pejabat terkait di tanah Papua pada Musrenbangnas kali ini penting bagi daerah. Kehadiran mereka, para gubernur dan bupati di tanah Papua, juga tentu membawa kerinduan dan harapan akan kemajuan bumi Cenderawasih dalam sejumlah persoalan yang membelit masyarakat selama ini.

Hati untuk Papua

Upaya mengatasi ketertinggalan tanah Papua sudah menjadi komitmen Presiden Jokowi di awal pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Tiga tahun pemerintahannya, Jokowi telah meletakkan dua pola pendekatan dalam upaya membangun Papua. Pertama, pendekatan infrastruktur. Kedua, pendekatan sumber daya manusia.

Langkah ini merupakan bentuk kecintaan Jokowi dan Ma’ruf Amin dan diharapkan menjadi fondasi pembangunan di bumi Cenderawasih secara berkelanjutan (sustainable). Artinya, negara sungguh memiliki hati melalui Jokowi dan Ma’ruf Amin dan para pimpinan kementerian serta lembaga terkait. Kedua pemimpin ini bergerak lebih jauh dalam paradigma pembangunan nasional bukan Jawa atau Sumatrasentris.

Baca juga : G-nesia Sambut Baik Bergabungnya Jack Komboy

Karena itu, pembangunan harus berkiblat Indonesiasentris. Tak berlebihan sejak awal pemerintahannya, Jokowi-Ma’ruf Amin sungguh menggunakan hati dan berkomitmen membangun Indonesiasentris yang dimulai dari tanah Papua. Lahirnya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat merupakan kebijakan pemerintah bagi tanah Papua.

Di tingkat implementasi Inpres tersebut diharapkan untuk mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Meski demikian, berbagai kebijakan pemerintah di tanah Papua masih perlu terus dimaksimalkan dan diharapkan momentum Musrenbangnas tahun 2024 menjadi pintu masuk negara lebih sungguh membangun tanah Papua dengan hati.

Paling kurang ada sejumlah aspek penting yang perlu menjadi sentra perhatian kementerian dan lembaga terkait guna memajukan tanah Papua. Pokok-pokok pikiran strategis perlu disampaikan dalam konteks pembangunan nasional, terutama di wilayah tanah Papua yang memiliki keunikan geografis dan tantangan sosial-ekonomi tertentu. Kita tahu, Musrenbangnas kali ini memiliki peran krusial dalam menyusun dan mengevaluasi rencana pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.

Baca juga : 2 Pembunuh Personel Polres Yahukimo Bripda Oktavianus terus Diburu

Pertama, dalam konteks tanah Papua Musrenbangnas 2024 dapat dijadikan sebagai platform strategis guna memastikan kebijakan dan program pembangunan di tanah Papua dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini penting sekaligus untuk memastikan bahwa semua intervensi pembangunan berlangsung efektif dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Kedua, proteksi orang asli Papua. Dalam Musrenbangnas kali ini, isu proteksi dan pemberdayaan masyarakat asli Papua harus menjadi salah satu agenda pembahasan. Ini termasuk memastikan akses masyarakat ke berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang layak.

Ketiga, subsidi penerbangan. Program subsidi untuk penerbangan, terutama ke wilayah pegunungan Papua adalah strategi penting untuk menekan biaya logistik yang menjadi salah satu penyebab inflasi lokal. Pengadaan subsidi ini membantu menstabilkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan barang kebutuhan pokok serta memiliki efek turunan dalam menurunkan angka stunting dengan memperbaiki akses ke nutrisi yang lebih baik.

Keempat, pengembangan infrastruktur jalan. Penyelesaian jalan Trans Papua sangat vital karena akan membuka aksesibilitas dan konektivitas antar kabupaten di Papua Pegunungan, misalnya. Pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya akan memudahkan mobilitas barang dan jasa, tetapi juga mengurangi isolasi beberapa wilayah, yang pada gilirannya dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di daerah tersebut.

Kelima, pemerintah pusat melalui perusahaan telekomunikasi perlu membangun infrastruktur telekomunikasi kabel optik bawah tanah yang dapat menghubungkan sejumlah wilayah di tanah Papua sebagai upaya pendekatan pelayanan pemerintah kepada rakyat lebih efektif di bidang telekomunikasi. Pihak swasta lain juga perlu dipertimbangkan serius untuk ambil bagian dalam proses penyediaan layanan telekomunikasi tersebut.

Keenam, dorongan untuk pembangunan secara holistik. Upaya untuk membawa pembangunan yang merata, khususnya di wilayah pegunungan Papua yang tidak memiliki akses laut, memerlukan perhatian khusus terhadap aspek transportasi udara dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dalam konteks ini, Musrenbangnas harus memastikan bahwa semua pihak terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat sipil, terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di tanah Papua. 

Pendekatan holistik dan inklusif ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan membawa manfaat nyata bagi semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat asli tanah Papua. Mengapa? Salah satunya, tanah Papua masih saja penuh dengan bara. Kekerasan demi kekerasan terus terjadi, korban demi korban terus berjatuhan, namun beragam solusi belum membuahkan penyelesaian. Perlu terobosan luar biasa untuk menghadirkan damai di tanah Papua

Jika beberapa poin yang dikemukakan di atas dikerjakan dengan sungguh-sungguh pemerintah hingga menyentuh kebutuhan riil masyarakat, di sanalah hati negara untuk tanah Papua melalui para pemimpinnya tertambat. Atau seperti kata Jokowi dalam beberapa pidatonya, "Papua selalu ada di hati saya.”