MPR Minta Masukan Akademisi soal GBHN
MPR RI mulai bergerak menjaring masukan dari publik, termasuk para akademisi, terkait rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang salah satunya untuk menghidupkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyambangi Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho di Kota Surakarta, Jawa Tengah, kemarin.
Syarief mengatakan, MPR periode 2019-2024 menindaklanjuti rekomendasi MPR periode sebelumnya dengan mengkaji lebih dalam sekaligus membuka akses seluas-luasnya atas pemikiran masyarakat.
"Hari ini kami silaturahim ke rektor dan beberapa pemikir dari UNS untuk diskusi tentang rencana yang berkembang soal amendemen UUD 1945 berikut wacana menghidupkan kembali GBHN," jelas Syarief.
Jamal Wiwoho menyambut baik langkah menjaring masukan oleh MPR. Pada prinsipnya, UUD bukan barang yang tidak mungkin diubah. Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 memberikan wewenang kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD.
"Sekarang dengan sistem dan model baru arah pembangunan sering kali berubah sesuai visi presiden. Dengan GBHN arahnya akan lebih terjamin, siapa pun yang jadi presiden tinggal menyesuaikan," jelas Jamal.
Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai haluan negara akan menjadi keniscayaan. Haluan negara diperlukan untuk mengantisipasi ragam perubahan zaman yang menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman.
Menyoal ancaman bangsa, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah di Badung, Bali, mengatakan Indonesia saat ini darurat ideologi transnasional, baik dari ideologi liberalisme Barat yang membawa gaya hidup hedonisme, LGBT, dan narkoba maupun ideologi berbasis ekstremisme agama.
Untuk mengatasinya, Basarah mengajak kembali mengarusutamakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. (FR/Ant/P-2)
Terkini Lainnya
Pengembangan Produk Pariwisata Berkelanjutan Harus Konsisten Dilakukan
Dorong Pengembangan Kewirausahaan Topang Indonesia Menjadi Negara Maju
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Tidak di IKN, Akan Digelar di Senayan
Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Harus Dapat Perhatian Serius
MPR Sebut Putusan MKD DPR RI terhadap Bamsoet tak Penuhi Unsur Materiel
Tingkatkan Daya Adaptasi Pendidikan Nasional terhadap Perkembangan Tantangan Global
MKD Beri Sanksi Ringan Terhadap Bambang Soesatyo Terkait Pernyataan Amendemen UUD 1945
BRIN: Amendemen UUD 45 Harus Libatkan Publik dan Pakar
Perlu Amendemen, Cak Imin Sebut UUD 1945 Saat Ini masih Banyak Kekurangan
Haedar Nashir: Pancasila Harus Menjadi Fondasi Bangunan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Sustainable Development Goals dan Maqashid Syariah
5 Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara, Makna dan Penjelasan
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap