Kekuatan Alutsista Bakamla hanya 30
BADAN Keamanan Laut (Bakamla) menghadapi tantangan dan tugas berat dalam pengamanan wilayah maritim, terutama di daerah daerah rawan pelanggaran batas teritorial. Saat ini pun kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista) Bakamla masih jauh dari ideal.
Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia mengatakan pihaknya berupaya mengompensasi kekurangan itu dengan membangun dan memperkuat sinergi dengan instansi lain. "Sekarang (alutsista) Bakamla masih kurang. Tadi Pak Taufiq (eks Kepala Bakamla Laksamana Madya A Taufiqoerrochman) sudah bilang mungkin kondisinya 30% bahkan kurang, tapi justru bagaimana saya mengkoordinasi dengan stakeholder yang lain," papar Aan seusai serah terima jabatan dengan Laksdya A Taufiqoerrochman di Markas Besar Bakamla, Jakarta, kemarin.
Salah satu fokus pengamanan Bakamla ialah Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Wilayah itu sempat memanas dengan kehadiran kapal nelayan Tiongkok yang dikawal kapal penjaga pantai mereka.
Aan meyakini kekurangan Bakamla bisa diatasi dengan peningkatan kerja sama dengan sejumlah institusi. "Yang jelas saya tidak bisa mengatasi permasalahan di laut sendirian. Kita punya TNI, TNI-AL, KKP, Imigrasi, dan Bea Cukai, ini harusnya sinergi," paparnya.
Mantan Bakamla Laksdya Achmad Taufiqoerrochman menyinggung keinginan Presiden Joko Widodo memfungsikan Bakamla sebagai penjaga pantai. Hal itu membutuhkan penambahan anggaran, jumlah personel, kapal, hingga sokongan regulasi.
"Kami dapat perintah dari Presiden, Bakamla ini untuk melakukan fungsi coast guard. Ternyata di dalam empat tahun pertama ini orang bingung apa itu coast guard," ujar Taufiq.
Menurut dia, coast guard perlu ditunjang dengan mutu sumber daya manusia (SDM) mumpuni meliputi pendidikan militer hingga pemahaman hukum. Bakamla tidak cukup hanya mengemban pendidikan seperti melalui TNI-AL karena cakupan kerjanya lebih luas.
Menurut Taufiq, Bakamla perlu mengenyam pendidikan hukum untuk modal penanganan pelanggaran maritim. Hal itu perlu kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan kepolisian.
Kapal untuk operasional pengawasan, penjagaan, dan penanganan pelanggaran juga perlu penambahan. Sejauh ini Bakamla hanya memiliki 10 kapal untuk mengawasi luasnya perairan Indonesia. Padahal, Bakamla setidaknya mempunyai 77 kapal berdasarkan konsep operasi dan perencanaan tahunan. (Cah/P-2)
Terkini Lainnya
KLHK dan Bakamla Gagalkan Penyelundupan Kayu Ilegal di Laut Banda
Pengungsi Rohingya, Bakamla: Musuh Saja Harus Kita Tolong
Skor Indeks Keamanan Laut Nasional Meningkat
Kronologi Bakamla Tangkap Kapal Tanker BBM Ilegal Senilai Rp4,6 Triliun di Natuna
Indonesia Sita Kapal Tanker Iran Diduga Berisi Minyak Mentah Ilegal
Bakamla dan TNI AL Halau Tanker asal Marshall Masuk Selat Malaka
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap