visitaaponce.com

MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menerangkan berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019, Indonesia masih berada pada fase demokrasi prosedural.

Untuk memasuki fase demokrasi substansial memerlukan proses yang panjang, dengan didukung oleh semua aspek yang menyangkut kesiapan struktur, substansi dan kultur demokrasi yang matang dan bermutu.

“Pemerintah menerbitkan Buku IDI 2019 guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI selama Tahun 2019,” kata Mahfud peluncuran IDI di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Selasa(23/11).

IDI merupakan hasil inisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2008 untuk membantu perencanaan pembangunan politik. Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil, hak-hak politik serta lembaga demokrasi.

Pengukuran ketiga aspek itu disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik.

Hasilnya, terdapat tujuh provinsi dengan kategori mutu capaiannya “baik” yaitu DKI Jakarta (88,29); Kalimantan Utara (83,45); Kepulauan Riau (81,64); Bali (81,38); Kalteng (81,16); Nusa Tenggara Timur (81,02); dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67). Di luar itu ada 26 provinsi menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori “sedang” dan satu provinsi dengan kategori capaian “buruk”.

Baca juga: Indeks Demokrasi Jakarta Tertinggi, Ini PR Dari BPS

IDI 2019 merupakan asesmen kesebelas, mengikuti asesmen-asesmen sebelumnya yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 2009. Capaian Indeks Nasional pada tahun 2019 adalah 74.92, tertinggi selama sebelas tahun pengukuran yang berada di sekitar angka 70an. Capaian ini mengindikasikan kualitas demokrasi yang “sedang” demokrasi yang ditandai oleh hadir dan berfungsinya sistem dan institusi demokrasi, namun masih menyisakan sejumlah persoalan.

IDI memberikan gambaran demokrasi Indonesia yang kompleks, di mana indikator dengan capaian tinggi dan rendah tersebar di semua aspek. Hal ini membuat karakterisasi kondisi demokrasi Indonesia sebagai baik atau buruk menjadi sulit. Selain itu, demokrasi Indonesia juga ditandai oleh volatilitas yang cukup tinggi, khususnya terkait pemenuhan hak-hak politik dan kinerja lembaga demokrasi. (OL-4)