visitaaponce.com

UUD 1945 menuntut bangsa Indonesia membantu kemerdekaan seluruh negara yang tertimpa penjajahan, seperti Palestina. Kontroversi mengenai konflik Israel-Palestina tidak boleh menimbulkan polarisasi.

"Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Keyakinan ini menjadi dasar dari sikap bangsa Indonesai dalam membela Palestina yang masih dijajah oleh Israel. Bagi seluruh rakyat Indonesia, penjajahan Israel terhadap Palestina harus diakhiri," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim kepada Media Group News, Jumat (21/5).

Menurut dia, solidaritas terhadap Palestina tidak akan pernah menjadi masalah, terlebih memicu konflik dan perpecahan di antara rakyat Indonesia. Solidaritas bangsa Indonesia kepada Palestina adalah salah satu dari wujud rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Ketika terdapat perbedaan pandangan oleh sebagian pihak terhadap masalah Israel-Palestina, karena perbebdaan perspektif kemerdekaan Palestina. "Saya meyakini, pada hakikatnya, seluruh rakyat Indonesia mendukung agar penjajahan Israel terhadap Palestina segera diakhiri. Karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran akan muncul perpecahan diantara rakyat Indonesia akibat sudut pandang taktikal yang berbeda," pungkasnya.

Pada kesempatan terpisah, Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Muhammad Farhan menilai kontroversi di tengah masyarakat mengenai konflik Israel-Palestina harus diakhir. Para pendiri bangsa sudah mengamanatkan untuk memberantas segala penjajahan termasuk yang dialami Palestina.

"Dukungan terhadap Palestina adalah sikap kita menentang penjajahan di muka Bumi, karena penjajahan tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan keadilan," ujarnya.

Ia pun mengapresiasi sikap Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang meminta masyarakat tidak terpecah akibat konflik Palestina-Israel yang di Jalur Gaza. Polarisasi mesti dihindari oleh segenap anak bangsa dalam isu atau sikap apapun.

"Sangat benar sekali pernyataan Pak Moeldoko tersebut," tegasnya.

Terlebih, kata dia, konflik kedua negara itu tidak murni diakibatkan kepentingan agama. "Hal ini menunjukan bahwa sebetulnya isu Israel-Palestina tidak hanya terkotak-kotak sebagai issue agama atau kesukuan," katanya.

Indonesia, kata dia, memandang masalah ini murni dengan kacamata keadilan dan kemerdekaan. "Isu ini adalah sikap ideologis Indonesia dalam kerangka hubungan internasional," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala KSP Moeldoko mengimbau masyarakat Indonesia agar menghentikan perdebatan tentang konflik Palestina dengan Israel yang meningkatkan ekskalasi di Jalur Gaza.

Moeldoko menuturkan, ada persoalan-persoalan domestik yang terjadi di wilayah tersebut. Sehingga, menurutnya kurang tepat jika masyarakat melakukan sebuah perdebatan yang tidak produktif.

"Untuk itu, saya mengimbau kepada semuanya untuk menghentikan semuanya itu. Jangan situasi yang terjadi di antara Palestina dengan Israel itu justru menimbulkan perpecahan di antara kita. Bangsa kita sendiri," ujar Moeldoko.

Namun, dia menegaskan bahwa menghentikan perdebatan bukan berarti lantas masyarakat tidak peduli dengan kekerasan yang dilakukan Israel di wilayah Gaza. Moeldoko pun menekankan, pada dasarnya sikap Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah.

"Dalam konteks situasi yang baru saja berkembang, Indonesia telah mengecam atas tindakan kekerasan yaitu serangan secara ekskalatif yang dilakukan oleh Israel ke Gaza yang menewaskan banyak korban termasuk anak-anak dan perempuan dan juga menyebabkan kerusakan yang parah," tegasnya.

Itu termasuk di antaranya kantor berita Associated Press dan Aljazeera yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip jurnalisme internasional. Indonesia juga sangat prihatin atas munculnya sebuah situasi di mana krisis kemanusiaan telah terjadi di Gaza.

"Untuk itu sekali lagi sikap Indonesia dalam hal ini adalah mengecam dengan keras. Bukan kita tidak peduli, tapi kita semua memiliki sikap yang sama. Sikap empati atas apa yang terjadi di Palestina," kata Moeldoko.

Mantan panglima TNI ini menambahkan, pemerintah Indonesia secara aktif ikut membantu penyelesaian persoalan Palestina. Baik Presiden Joko Widodo maupun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan pemimpin berbagai negara.

"Agar dapat membantu penyelesaian Palestina dan terutama untuk bisa mengakhiri tindak kekerasan sehingga korban jiwa tidak semakin bertambah. Dan juga menghadirkan keadilan bagi masyarakat Palestina," pungkasnya. (Cah/OL-09)