visitaaponce.com

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) tidak mau Indonesia kehilangan slot orbit 123 BT di Kementerian Pertahanan. Jokowi telah memerintahkan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) untuk memastikan Indonesia tidak kehilangan slot orbit.

"Dalam kasus Satelit Slot Orbit 123 BT di Kemhan, 'benar' Presiden memberi arahan agar Slot Orbit tersebut diselamatkan, tentu tanpa melanggar aturan," kata Menkopolhukam Mahfud MD dalam akun Instagram @mohmahfudmd, hari ini.

Mahfud mengatakan perintah Kepala Negara tentang penyelamatan slot orbit itu terjadi sejak 4 Desember 2015. Saat itu, kontrak dengan perusahaan sudah dilakukan lebih dulu sebelum Kepala Negara memberikan perintah.

Lalu, Jokowi meminta masalah slot orbit itu diselesaikan oleh Menkopolhukam pada 13 Oktober 2017. Menurut Mahfud, Jokowi meminta Menko Polhukam saat itu melakukan penyelamatan agar Indonesia tidak kehilangan slot orbit.

Perintah Kepala Negara itu masih berlaku sampai sekarang. Kini, Mahfud beserta jajarannya tengah mengusahakan penyelesaian masalah slot orbit agar tidak kehilangan tempat.

Baca juga: Mahfud: Menhan dan Panglima TNI Kooperatif Usut Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

"Harus berjuang keras untuk menyelamatkan slot orbit itu, sebab International Telecommunications Union (ITU) memberi perpanjangan penggunaan slot777 sampai November 2024, tapi dengan meminta 36 bulan sebelum itu semua kontrak dan spesifikasi teknisnya sudah jelas," tutur Mahfud.

Mahfud mengatakan hingga saat ini masalah perpanjangan slot itu masih rumit. Dia berharap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membantu masalah ini.

Mahfud juga menegaskan dirinya tidak lepas tangan dengan kasus ini. Permasalahan slot orbit ini masih menjadi bebannya sebagai pembantu Kepala Negara.

"Sungguh aneh jika dikatakan saya sebagai Menko lepas tangan, apalagi cuci tangan. Ketika ditanya wartawan, saya hanya bilang tak tahu apa yang terjadi sebelum jadi Menko. Justru saya tidak lepas tangan, melainkan turun tangan dan terus berkoordinasi dengan Kemhan, Kemkominfo, Kemkeu, dan Panglima TNI," ucap Mahfud.

Mahfud memilih untuk tidak memberikan pernyataan agar masyarakat tidak gaduh saat pemerintah mencoba menyelesaikan masalah ini. Kejaksaan Agung juga diharap memaksimalkan bantuannya.

"Mari kita beri keleluasaan kepada Kejaksaan Agung untuk menangani ini. Kejaksaan Agung sudah memegang bahan dan melangkah dengan profesional terkait ini. Kita dukung Kejaksaan Agung," ucap Mahfud. (OL-4)