visitaaponce.com

PRESIDEN Joko Widodo telah menyerukan para menterinya untuk tidak berwacana di publik terkait penundaan pemilu.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan sikap politiknya untuk menolak penundaan pemilu. Sikap keduanya dinilai sebagai kader banteng sejati.

Pengamat politik Pusat Politik Nasional (Puspolnas), Yudha Prawira, menyatakan PDIP adalah partai yang menjunjung kesetian kepada partai dan pimpinan partai. Ini akhirnya yang membuat lahirnya istilah petugas partai.

Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi

Baginya ini bisa dilihat sebagai makna yang positif yakni kader mengutamakan kepentingan dan keputusan partai di atas kepentingan pribadi.

"Jika saya lihat Puan dan Jokowi, keduanya adalah kader banteng sejati. Ini karena keduanya sepakat dan patuh pada sikap PDIP yang tegas menolak penundaan pemilu," jelas Yudha, Kamis (7/4). 

Dia menyebut Puan seiring sejalan dengan sikap partainya untuk menolak penundaan pemilu dari jauh-jauh hari.

Baca juga : Puan: Sesuai Arahan Presiden, Polemik Penundaan Pemilu Kita Sudahi

Sementara Jokowi, kata Yudha, juga telah menegaskan sikap menolak penundaan pemilu dengan larangan ke menterinya untuk berkomentar masalah ini.

Keduanya jelas menunjukkan sikap tegak lurus instruksi partai dan menunjukkan kepatuhan. Ini baginya preseden positif dimana soliditas PDIP sangatlah tinggi.

Di sisi lain, Yudha melihat dengan sikap keduanya yang menolak penundaan pemilu akan membuat selesai perdebatan isu ini di publik.

Baca juga : Soal Penundaan Pemilu, Puan Buktikan DPR Dengar Aspirasi Rakyat

Publik dan elite politik yang pro-penundaan pemilu tidak akan bisa bersuara kembali di publik. Ini karena simbol politik eksekutif dan legislatif telah bertemu dan mencapai kesepahaman bersama. 

"Bagi saya usulan penundaan pemilu semakin tidak realistis untuk diwujudkan. Pilpres menurut saya akan tetap digelar pada tahun 2024," tegas Yudha.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.

Baca juga : Pengamat : Puan dan Jokowi Sudah Selaras Tegas Tolak Penundaan Pemilu

Hal Ini dikatakan Puan usai bertemu dengan presiden Joko Widodo, Rabu (6/4). Ketua DPR Puan Maharani bertemu presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden, tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak dan juga mudah didapatkan. 

Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Padahal di saat-saat seperti ini, kata dia, sangat dibutuhkan kerja sama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19. (RO/OL-09)