visitaaponce.com

SEKRETARIS Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Imam Pituduh mengatakan, politik identitas, terutama praktik politisasi agama, merupakan bahaya laten yang perlu diwaspadai bersama terutama menjelang momentum politik, karena bisa menjadi akselerator bagi rontoknya konstruksi sosial yang melahirkan konflik horisontal berkepanjangan.

"Bahaya laten politisasi agama perlu kita waspadai bersama-sama. Karena politik identitas dan agama yang dipolitisir, adalah formula yang sangat mudah untuk melakukan radikalisasi dan penyesatan masyarakat," kata Imam dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (17/6).

Menurut dia, sikap pembiaran terhadap politisasi agama dan politik identitas justru membuka lebar-lebar bagi berkembangnya permainan semu (shadow game) yang menjajah cara berpikir masyarakat dan seakan-akan merupakan hal yang lumrah, sehingga praktik yang demikian juga digunakan oleh oknum berkepentingan sebagai komoditas yang menjanjikan.

"Politik yang dibungkus agama selalu menjadi komoditas yang favorit untuk diperdagangkan di masyarakat yang mayoritas religius. Dalil-dalil agama selalu dijadikan justifikasi untuk mengambil langkah-langkah politik bagi mereka yang menjajakan politik identitas dan menggoreng agama sebagai komoditas," katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Imam, praktik politik identitas kian diperparah pascaperubahan kehidupan sosial masyarakat yang lekat dengan media sosial, serangan dan bombardir isu politisasi agama, serta ideologisasi radikal juga bergerak masif melalui jalur dunia maya.

Baca juga: Kepolisian Terjunkan 600 Personel Kawal Demo PA 212 di Depan Kedubes India

"Para 'buzzer' dan robot kelompok radikal, selalu berusaha bergerak secara masif menguasai jalur digital. Mereka menggunakan 'neuroscience' untuk membidik dan memengaruhi anak muda dan para pemilih mayoritas, agar dapat dipengaruhi, diinfiltrasi, dan dikendalikan alam bawah sadar dan 'lifestyle' masyarakat," jelasnya.

Untuk mewaspadai dan mempersiapkan masyarakat dari maraknya isu politik identitas ke depannya, dia menilai perlu digelorakan pemahaman terhadap isu politisasi agama dan wawasan kebangsaan agar masyarakat memiliki imunitas dan daya dobrak untuk melawan segala bentuk ideologisasi radikal dan politisasi agama yang seiring sejalan.

"Masyarakat sebagai garda depan perlawanan harus di perkuat dalam kesatuan komando dan dilapisi dengan imunitas wawasan kebangsaan yang kuat dan dipersenjatai dengan pemahaman keagamaan yang moderat, ramah damai dan toleran. Karena perlawanan ini tidak bisa sendiri sendiri," ujar mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Wasekjen PBNU) ini .

Dia menambahkan bahwa juga diperlukan militansi masyarakat yang solid untuk mampu memfilter isu, opini, dan segala narasi negatif dari kelompok oknum berkepentingan, hingga tidak ada lagi terdengar 'noice' di media soal tentang politisasi agama dan ideologisasi radikal.

"Oleh karenanya, filterisasi isu, opini, berita dan segala narasi perlu dilakukan oleh semua fihak terutama pemerintah, masyarakat dan seluruh 'stakeholder' bangsa. Cek dan ricek, koordinasi, dan tabayun harus selalu di lakukan," kata Imam. (Ant/S-2)