visitaaponce.com

PETA koalisi partai politik (parpol) di pemilu kepala daerah (pilkada) 2024 diperkirakan akan berbeda dengan saat pemilu presiden (pilpres). Pasalnya sejumlah faktor mempengarhui pertimbangan koalisi parpol. 

Pemantauan Media Indonesia, Senin (27/5), menghadapi pilkada serentak peta politik di Jawa Tengah masih berjalan dinamis, partai politik memiliki kursi di DPRD baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi masih membuka kesempatan  para bakal calon kepala daerah untuk ikut dalam penjaringan.

Bahkan calon kepala daerah kader dari salah satu parpol yang mampu mengusung sendiri, tidak cukup mendaftar di satu partai politik agar dapat diusung dalam Pilkada karena merasa masih membutuhkan dukungan parpol lain agar memenangi pilkada di daerah tertentu, sehingga hampir seluruh parpol juga mulai melakukan penjajakan untuk koalisi.

Baca juga : Pendaftaran Sebulan Lagi, Koalisi Parpol Harus Segera Putuskan Capres-Cawapres

Pengamat juga Ketua Departemen Politik & Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP Nur Hidayat Sardini mengungkapkan perolehan kursi DPRD Jawa Tengah hasil pileg lalu yakni PDIP 32 kursi, PKB 20 kursi, Gerindra 17 kursi, Golkar 17 kursi, PKS 11 kursi, Demokrat 7 kursi, PPP 7 kursi, PAN dengan 4 kursi, Nasdem 3 kursi, dan PSI 2 kursi, dimungkinkan Pilgub terjadi pola koalisi antar parpol berbeda dengan koalisi parpol saat pilpres lalu.

Peta koalisi antar parpol di Pilgub Jawa Tengah, lanjut Hidayat, juga dimungkinkan akan berbeda dengan pilkada kabupaten dan kota. Pasalnya perolehan kursi DPRD setiap parpol di setiap daerah berbeda, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ambang batas mengusung calon diperlukan koalisi tersebut.

Ada yang lebih penting dalam koalisi di pilgub maupun pilkada kabupaten dan kota, menurut Hidayat, adalah kepentingan masing-masing yang berbeda bahkan tidak sebatas platform setiap parpol, kunci yang bakal diraih di sini adalah dapat memenangkan calon yang diusung.

Baca juga : Poltracking Indonesia: Peta Koalisi Pilpres 2024 masih Dinamis

"Saya melihat parpol dengan perolehan suara maupun kursi di legislatif tinggi dan dapat mengusung calon sendiri, tetap masih memerlukan dukungan koalisi parpol lain untuk dapat memenangi Pilgub maupun pilkada kabupaten dan kota," ujar Nur Hidayat Sardini, kepada Media Indonesia, Senin (27/5).

Senada, Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Ghulam Manar. "Berbicara politik, koalisi itu tidak permanen, tidak ada jaminan di pilpres kemudian sama dengan pilkada, termasuk untuk Jawa Tengah maupun daerah" kata Ghulam Manar.

Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai basis massa PDIP, ujar Ghulam, meski calon presidennya dan wakil presidennya kalah pada Pilpres 2024. Di Pilgub berpeluang untuk mengusung pasangan calon sendiri karena telah melampaui syarat minimal 20 persen, namun tetap membutuhkan dukungan parpol lain dalam barisan koalisi.

Demikian juga koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terjadi di tingkat pusat pada Pilpres lalu, menurut Ghulam Manar,  tidak akan terjadi di Pilgub Jawa Tengah karena situasi dan peta politiknya berbeda, karena pada level lokal,masyarakat merasakan langsung kinerja calon kepala daerahnya.

"Sampai saat ini parpol masih wait and see atau saling melihat dan menunggu menghadapi kontestasi pilkada di Jateng dan dinamika politik bisa berubah setiap saat," ujar Ghulam. (Z-3)