Belanja Sulawesi Tengah Rendah, Mendagri Padahal Pendapatannya Tinggi
![Belanja Sulawesi Tengah Rendah, Mendagri: Padahal Pendapatannya Tinggi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/11/0a59476eee990c3ff068258914a51505.jpg)
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah yang serapan belanjanya rendah. Adapun belanja Pemprov Sulawesi Tengah baru mencapai 44% dari alokasi belanja APBD.
"Paling rendah itu Sulawesi Tengah, dia baru 44%. Biar saja masyarakat menilai. Padahal, pendapatannya cukup tinggi 81% dari target dan belanjanya baru 44%, ke mana uangnya?" kata Tito seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022, Rabu (30/11).
Berdasarkan data Kemendagri, banyak pemprov yang realisasinya rendah, bahkan belum mencapai 70% hingga November 2022. Selain Sulawesi Tengah, beberapa daerah yang serapannya rendah, yakni Kalimantan Timur (49%), Papua Barat (53%), Bangka Belitung (54%), Jambi (61%), Kalimantan Utara (61%) dan Papua (62%).
Baca juga: Koordinasi Apik TPIP dengan TPID Kunci Pengendalian Inflasi
Seharusnya di bulan-bulan terakhir, realisasi belanja telah menembus 70% dari masing-masing APBD. Oleh karena itu, Kemendagri bakal menurunkan tim untuk mengecek pemprov terkait untuk melihat persoalan utama, yang menyebabkan rendahnya realisasi belanja.
Setidaknya, ada beberapa hal yang menyebabkan serapan belanja daerah cenderung lambat. Pertama, adanya perjanjian kontrak kegiatan maupun proyek yang selesai di akhir tahun.
"Ada yang punya kontrak sampai akhir tahun baru dibayar, otomatis pekerjaan selesai, baru dibayar. Kalau itu dibayarkan sebelum kontrak selesai, bisa menjadi masalah hukum," pungkas Tito.
Baca juga: Presiden: Jangan Persulit Masuknya Investasi
Kedua, adanya keterlambatan proses lelang proyek yang dilakukan pemprov, sehingga mengakibatkan pencairan belanja juga menjadi lambat. "Ketiga, ada juga yang kurang mampu untuk mengoordinasikan, atau tidak terlalu peduli dengan angka belanja daerah," sambungnya.
Seharusnya, tegas Tito, para gubernur bisa mengurai persoalan lambatnya serapan belanja daerah. Ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan para kepala dinas di wilayah terkait. Serta, mengidentifikasi serapan belanja masing-masing kedinasan.
Hal itu bertujuan agar APBD dapat dibelanjakan dan memberi dampak bagi perekonomian maupun masyarakat di masing-masing wilayah. "Saya mohon kepada kepala daerah, ini tinggal satu bulan lagi. Kita akan genjot dan saya akan umumkan nantinya daerah (dengan serapan) terendah," tandas Tito.(OL-11)
Terkini Lainnya
ASN dan Anggota TNI-Polri yang Ikut Pilkada Harus Mundur Sebelum 22 September
Mendagri Nilai Pelantikan Bertahap Kepala Daerah Ideal Mulai 1 Januari 2025
Mendagri Ultimatum Daerah yang Lamban Memproses NPHD
Mendagri Tito: Dana Pengawasan Pilkada di 23 Daerah Aceh belum Terealisasi
Pernyataan Mendagri yang Kritik Pj Gubernur Papua Barat Daya di Rapat Bersama DPR Dinilai tidak Elok
Mendagri Wajibkan Pj Maju Pilkada Mengundurkan Diri
Pemda Diharapkan Mampu Optimalisasi Belanja
Dana Pemda di Bank Rp192,6 Triliun Dapat Dioptimalkan
Banyak Website Pemda Disusupi Konten Judi Online
Jokowi Minta Daerah Waspada Jaga Inflasi
Mantan Exco: Kerjasama PSSI dan Pemerintah Daerah Baik untuk Pembinaan Sepak Bola
Bappenas Mulai Penyelenggaran SDGs Action Awards
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap