KPK Lakukan 1.460 Penyadapan Sepanjang 2022
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menerima pemberitahuan penyadapan dari Lembaga Antirasuah sepanjang 2022. Namun, informasi yang diterima kini bukan permintaan izin lagi.
"Kami memonitor, menerima pemberitahuan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Penyadapan itu dilaporkan oleh KPK ada 1.460," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Kantornya di Jakarta Selatan, hari ini.
Tumpak mengatakan masalah perizinan untuk menyadap, menggeledah, dan menyita sejatinya sudah bukan menjadi rahan instansinya berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi, Lembaga Antikorupsi masih memberikan pemberitahuan ke Dewas KPK untuk tetap diawasi.
"Memang setelah ada putusan MK, kami tidak mengeluarkan izin lagi, tetapi, kami mendapatkan pemberitahuan dari KPK, dan itu mesti diberitahukan," ucap Tumpak.
Baca juga: Mardani H Maming Dituntut 10 tahun enam bulan Penjara
Sebanyak 61 penggeledahan juga dilaporkan KPK ke Dewas tahun lalu. Sementara itu, ada 340 penyitaan yang dilakukan Lembaga Antikorupsi sepanjang 2022
Tumpak juga mengatakan hingga kini, Dewas masih rutin melakukan rapat koordinasi dan pengawasan (rakorwas) bersama dengan pejabat tinggi di KPK. Pertemuan tiga bulan sekali itu biasanya membahas keluhan masyarakat maupun kinerja Lembaga Antikorupsi.
Semua pejabat yang berkumpul dalam rapat itu akan membuat kesimpulan. Hasilnya bakal ditindaklanjuti untuk perbaikan KPK.
"Ada beberapa kesimpulan, ada cukup banyak di bidang penindakan ada 17 kesimpulan, di bidang pencegahan ada tiga, di korsup ada satu, di sekjen ada banyak 12 kesimpulan, di informasi dan data ada dua kesimpulan," ucap Tumpak. (OL-4)
Terkini Lainnya
Dahlan Iskan Penuhi Panggilan KPK Terkait Korupsi LNG Pertamina
Sindir Parahnya Penggelembungan Harga di Indonesia, KPK: Kuburan Saja Dikorupsi
KPK: Nilai Proyek Bansos Presiden yang Dikorupsi Capai Rp900 Miliar
Kepala Bapanas dan Kabulog Bulog Dilaporkan ke KPK Imbas Demurrage Beras
Kasus Baru LNG Pertamina, KPK Panggil Dahlan Iskan
Soal Demurage dan Dugaan Mark Up Impor Beras, SDR Laporkan Kepala Bapanas dan Dirut Bulog ke KPK
Takut Disadap? Ini 7 Langkah Mencegah HP Disadap
Wacana Kewenangan Penyadapan oleh Polri Bikin Publik Cemas
Prodi HI UKI Bersama DPR RI Diskusikan Aturan Intelijen di Indonesia
DPR Bakal Awasi Mekanismenya Aturan Penyadapan Dalam UU Polri
Jurus Menghadapi Ancaman Penggunaan Alat Sadap dan Keamanan Digital di Era Modern
Putra Mantan Presiden Brasil Carlos Bolsonaro Diselidiki Polisi Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap