KPU Klaim Jaga Independensi dan Netralitas
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengklaim pihaknya tetap menjaga independensi dan netralitas dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024. Pasalnya, KPU diminta jaga netralitas oleh delapan partai politik di parlemen.
Delapan parpol tersebut sepakat menolak sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024 dan meminta KPU agar tak berpihak pada salah satu parpol.
Menanggapi itu, Komisioner KPU RI, Mochamad Afifuddin. menyebut pihaknya telah menjalankan sesuai peraturan yang ada.
Baca juga : Haedar Nashir: Masalah dan Persengketaan Pemilu Dibuka di MK
"Setuju kalau itu, konteksnya kami itu menjelaskan kemungkinan-kemungkinan. Karena dua sistem (proposional tertutup dan terbuka) itu juga pernah kita pakai. Itu saja," ujar Afif, Selasa (10/1).
"Dari sisi kita sih menjalankan saja aturan yang ada, tetapi refleksinya Pak Ketua itu menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi," tambahnya.
Intinya, kata Afif, KPU tak punya kepentingan untuk lebih condong ke pihak manapun.
Baca juga : Refleksi Pemilu 2024, Pelanggaran Etik Jangan Terulang Kembali
Terpisah, Komisioner KPU RI Idham Holik menyatakan penyelenggara kepemiluan wajib hukumnya untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Idham menyebut saat ini sistem pemilu legislatif di Indonesia sejauh ini tetap menggunakan proposional terbuka.
"Sampai saat ini ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 168 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 masih efektif berlaku. Dalam ketentuan tersebut, sistem pemilu legislatif di Indonesia adalah sistem proposional dengan daftar terbuka," terang Idham kepada Media Indonesia, Senin (9/1/2023). (Ykb/OL-09)
Terkini Lainnya
Gelar Kongres, NasDem Usung Sinergi Membangun Bangsa
Jokowi Diminta Berhenti Cawe-Cawe dan Melakukan Nepotisme di Pilkada
Jelang Pilkada, Rakyat Diminta Sadar dari Hipnotis Politik Populisme ‘ala Jokowi’
Kekeliruan Pemahaman Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan melalui Konsesi Tambang
Komentar Panglima TNI tentang Multifungsi TNI Disayangkan
Politik Dinasti dengan Dalih Asian Values tidak Dapat Dibenarkan karena Merusak Demokrasi
HUT Bhayangkara, Presiden Minta Polri Sukseskan Pilkada dan Jaga Netralitas
Bawaslu Surati Mendagri soal Kepala Daerah Berpihak Jelang Pilkada 2024
ASN tak Netral saat Pilkada Dapat Diturunkan Pangkatnya
Sanksi ASN Pelanggar Netralitas saat Pilkada Harus Lebih Progresif
Bawaslu Perlu Atur Spesifik Netralitas ASN saat Pilkada 2024
Pj Gubernur Jawa Barat Ingatkan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap