Bawaslu Surati Mendagri soal Kepala Daerah Berpihak Jelang Pilkada 2024
![Bawaslu Surati Mendagri soal Kepala Daerah Berpihak Jelang Pilkada 2024](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/06/a2bfe36269196c037ccdd1f7db1cf00c.jpg)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) baru akan menetapkan pasangan calon kepala daerah Pilkada 2024 pada September mendatang. Namun, sudah muncul dugaan pelanggaran pemilihan terkait deklarasi kepala desa terhadap tokoh tertentu. Kekinian, dukungan itu dideklarasikan oleh kepala desa se-Kabupaten Pati yang terungkap lewat video berdurasi 37 detik di X (dulu Twitter).
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengakui jajarannya tidak dapat menindak dugaan pelanggaran tersebut. Pasalnya, sampai saat ini belum ada pasangan calon kepala daerah yang ditetapkan oleh KPU.
Pada video yang beredar di X, misalnya, kepala desa se-Kabupaten Pati menyatakan dukungannya kepada politisi Partai Gerindra, Sudewo, sebagai Bupati Pati. Selain Sudewo, para kepala desa itu juga mendukung Kapolda Jawa Tengah aktif Ahmad Luthfi sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Baca juga : Bawaslu belum Dapat Tangani Kades Berpihak Terkait Pilkada 2024
Kenyataannya, Sudewo dan Luthfi hingga kini belum ditetapkan sebagai calon bupati maupun calon gubernur, sebab KPU baru membuka pendaftaran pada 27-29 Agustus mendatang.
"Kadang-kadang orang tidak mengerti, kok sekarang enggak kena nih (dugaan pelanggaran) kepala desa (deklarasi tokoh tertentu)? Pertanyaannya sekarang, sudah ada calon belum? Calon peserta pilkada ada ketika ditetapkan oleh KPU," kata Bagja dalam acara Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu di Makassar, Kamis (27/6).
Oleh karenanya, Bagja mengatakan tidak ada unsur yang dapat memenuhi pelanggaran tersebut apabila diusut dengan tindak pidana pemilihan lewat Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, polisi, dan jaksa. Meski belum dapat menindak, pihaknya tetap mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Tentu harus ada pembinaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai pembina dari aparatur tertinggi di pemerintahan desa. Kami sudah melayangkan surat ke pak Mendagri," pungkas Bagja. (Tri/P-5)
Terkini Lainnya
Mayat Perempuan tanpa Busana dalam Indekos Gegerkan Pati
Pelaku Penggelapan Mobil Bos Rental di Pati Terus Diburu Polisi
Bawaslu belum Dapat Tangani Kades Berpihak Terkait Pilkada 2024
Bawaslu Kaji Deklarasi Kades di Pati
Bawaslu Dinilai Kebobolan Usai Kades Se-Kabupaten Pati Lakukan Deklarasi
Sandiaga Uno Tunggu Surat Penugasan dari PPP untuk Maju Pilkada 2024
Heru Budi tak Tertarik Maju Pilkada Jakarta Meski Didukung Partai Demokrat
Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi: Tidak Tertarik
KPU RI Koreksi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024
Di Pilkada 2024 PDIP Andalkan Kekuatan Kolektif, bukan Jokowi Effect
NasDem Bakal Lakukan Safari Politik ke Wilayah Jabar Kenalkan Ilham Habibie
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap