Komnas HAM Dorong Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat
UPAYA penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu terus dilakukan, termasuk Komisi Nasional (Komnas) HAM. Selain penyelesaian kasus, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengingatkan tentang pemulihan hak korban pelanggaran HAM.
Atnike mengapresiasi peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang telah menyerahkan data peristiwa dan korban. Bahkan Wali Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menyerahkan sekitar 5.000 data korban pelanggaran HAM yang telah didata KKR Aceh kepada Menkopolhukam Mahfud MD.
Diketahui, berdasarkan hasil laporan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (TPPHAM) ada 12 kasus pelanggaran HAM berat. Di mana tiga di antaranya berada di Aceh. Yakni, kasus Rumoh Geudong, Jambo Keupok dan Simpang KKA.
Baca juga: KKB Kian Beringas, Komnas HAM Akui Sulit Pantau Situasi Papua
Menurutnya, inisiatif menyerahkan data korban itu positif. “Tetapi memang perlu diperhatikan nanti kerangka institusional dari KKR Aceh dengan mekanisme yudisial atau tindak lanjut dari TPPHAM yang akan dibentuk pemerintah. Kedepan ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperjelas,” tegasnya.
Atnike menegaskan ada kategori korban yang akan mendapatkan pemulihan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi TPPPHAM. Lantas, definisi, cakupan dari korban yang akan ditangani tim tindak lanjut itu harus memperjelas kategori atau cakupan korban.
Baca juga: Ie Bu Pedah, Bubur Khas Aceh dari 44 Jenis Dedaunan Hutan
Ketua Komnas HAM itu mengingatkan konsep reparasi yang sesuai dengan konteks kebutuhan sosial di wilayah atau lokasi korban hidup. Untuk reparasi darurat sudah pernah diberikan Pemerintahan Daerah Istimewa Aceh, berupa pelayanan medis dan bantuan-bantuan sosial sosial.
"Juga merumuskan kebutuhan adanya reparasi komprehensif baik dalam pembangunan rumah, modal usaha yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat Aceh seperti pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, juga bentuk-bentuk beasiswa dan lain sebagainya. Rekomendasi ini menurut saya juga perlu disampaikan kepada pemerintah,” jelasnya.
Atnike pun mengenalkan Standar Norma dan Pengaturan tentang Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM yang berat. Di dalamnya ada berbagai prinsip dan juga model-model hak-hak yang mungkin dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan lebih lanjut rumusan-rumusan pemulihan ataupun rumusan kebijakan untuk pemulihan korban yang sesuai dengan konteks daerah seperti Aceh. (Z-3)
Terkini Lainnya
Tim Pemantau PPHAM Salurkan Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Sulteng
Hingga Akhir Jabatannya, Jokowi belum Maksimal Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat
Menkopolhukam akan Temui Korban Pelanggaran HAM di Eropa
Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Jalur Non-Yudisial Fokus pada Korban
Presiden Mulai Tindaklanjuti Rekomendasi Penyelesaian HAM Berat setelah Lebaran
Cuaca Buruk Selat Malaka Pengaruhi Harga Ikan di Aceh
Kecelakaan Maut di Ruas Tol Sigli-Banda Aceh, 3 Tewas dan 4 Luka-luka
Puluhan Hektare Sawah di Aceh Terancam Gagal Panen Akibat El Nino
Mendagri Tito: Dana Pengawasan Pilkada di 23 Daerah Aceh belum Terealisasi
Agus Fatoni Bahas Kesiapan PON 2024 dengan Kemenpora
Petani Cabai di Aceh Kembali Alami Gagal Panen
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap