Rawan Konflik di IKN, DPR Tolak Peraturan Pemerintah tentang HAT
![Rawan Konflik di IKN, DPR Tolak Peraturan Pemerintah tentang HAT](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/03/60718bad871ec73c1bb9936c352703b0.jpg)
ANGGOTA Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menolak dengan tegas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN) tentang Hak Atas Tanah (HAT) yang dialokasikan Otorita IKN kepada pelaku usaha berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai.
Dalam keterangan pers, Sabtu (11/3), Suryadi mengungkapkan alasan penolakan tersebut karena selain menimbulkan kesenjangan juga berpotensi mewariskan berbagai konflik, salah satunya konflik agraria.
Suryadi menyayangkan sikap pemerintah yang dinilainya tidak peduli terhadap generasi mendatang melalui penerbitan Peraturan Pemerintah ini.
Baca juga : Delegasi Kongres AS Apresiasi Pembangunan Kota Hutan IKN
"Kami memandang penerbitan Peraturan Pemerintah ini membuktikan bahwa Pemerintah saat ini tidak peduli terhadap generasi yang akan datang, sebab mekanisme pemberian siklus kedua sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tersebut berpotensi mewariskan konflik pada masa yang akan datang," ujar politikus Fraksi PKS itu.
Suryadi secara khusus menyoroti Pasal 18, Pasal 19. dan Pasal 20 yang memuat mekanisme perpanjangan dan pembaruan HGU, HGB dan Hak Pakai yang dapat dilakukan saat HAT tersebut baru berumur 5 tahun alias begitu mudah dan cepat.
Pada Pasal 18, sambungnya, HGU di atas hak pengelolaan lahan IKN diberikan dengan jangka waktu 95 tahun untuk siklus pertama. HGU ini kemudian dapat diperpanjang pada siklus kedua dengan jangka waktu yang sama, yaitu 95 tahun.
Baca juga : Tingginya Minat Investor Terlibat Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara
HGU IKN Digunkan Hingga 190 Tahun
"Dengan demikian, HGU di IKN dapat digunakan maksimal hingga 190 tahun. sedangkan HGB (Pasal 19) dan Hak Pakai (Pasal 20) sama-sama maksimal 160 tahun. Pemberian siklus kedua dalam Peraturan Pemerintah ini juga dapat diperjanjikan sejak awal, walaupun masih ada tahapan evaluasi pada saat akan diberikan siklus kedua,” papar Suryadi.
Menurut Suryadi, kesan dari Peraturan Pemerintah ini menunjukkan proyek IKN yang memaksakan untuk menarik modal pelaku usaha demi proyek yang seperti tidak laku.
Baca juga : ASN Menanti Kehidupan yang Lebih Baik di Ibu Kota Nusantara (IKN)
“Kami menilai berbagai ‘super kemudahan’ yang diberikan semakin memperlihatkan bahwa proyek IKN tidak laku dan Pemerintah sangat hopeless dalam mendatangkan modal Pelaku Usaha. Hal ini terlihat dari berbagai ketentuan yang seolah mengobral HAT dalam berbagai skema, baik berupa HGU, HGB maupun hak pakai,” tutur Suryadi.
Oleh sebab itu, Suryadi menegaskan kembali penolakannya terhadap Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 tersebut. Suryadi berharap agar Peraturan Pemerintah ini bisa kembali didiskusikan dan pembangunan IKN bisa selalu diawasi secara ketat.
PP No 12 Tahun 2023 Harus Dibahas Lebih Lanjut
Baca juga : Pemerintah Terbitkan PP No 12 Tahun 2023 untuk Memudahkan Penanaman Modal di IKN
Suryadi juga mendorong agar Peraturan Pemerintah ini jangan begitu saja diterima dan harus dibahas lebih lanjut dalam Komisi terkait di DPR sesuai dengan fungsi pengawasan oleh DPR.
"Kita juga meminta kepada KPK, BPK, BPKP dan berbagai pihak untuk mengawasi proses pembangunan IKN ini secara ketat, terutama terhadap setiap perjanjian yang dibuat oleh Otorita IKN agar jangan sampai ada perjanjian yang dapat merugikan negara baik pada masa sekarang maupun masa mendatang,” pungkas Suryadi. (RO/S-4)
Baca juga : Tony Blair Bahas IKN dengan Jokowi di Istana Negara
Terkini Lainnya
PWNU DKI Tanggapi Rencana Pemindahan Ibu Kota
Pemerintah Tunda Rencana Pemindahan ASN ke IKN
Dampak Pembangunan IKN Terhadap Masyarakat Kaltim Jadi Perhatian
BPK Temukan Setumpuk Masalah IKN, Kubu Prabowo: Akan Dibereskan
Pemindahan Ibu Kota Harus Dilakukan Bertahap
Dioperasikan PT Indonesia Kubika Nasional, Hotel Qubika Siap Penuhi Kebutuhan Penginapan di IKN
Tandatangani MoU Jelang HUT RI di IKN, Garuda Indonesia Tambah Kapasitas Bagasi Pekerja di IKN
Air Minum Sudah Tersedia di IKN
Pemerintah Buru-buru Ingin Bangun Kawasan Ekonomi Khusus di IKN
Satgas Pembangunan IKN Pastikan Air Bersih di IKN Tersedia Pekan Ini
Keterbatasan Sarana Prasarana, HUT RI di Bagi Dua Lokasi, Heru Budi: Hiburan di Jakarta
Lapangan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN Sudah Siap Digunakan
Pezeshkian dan Babak Baru Politik Iran
Hamzah Haz Politisi Santun yang Teguh Pendirian
Wantimpres jadi DPA: Sesat Pikir Sistem Ketatanegaraan
Memahami Perlinsos, Bansos, dan Jamsos
Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap