visitaaponce.com

ASSOCIATE Professor dan pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University Singapura Sulfikar Amir mengatakan pengunduran diri kepala dan wakil kepala otorita IKN akan memberi efek yang cukup fatal bagi proyek pembangunan ibu kota. Namun yang paling krusial adalah kepastian investasi asing sebab alokasi dari APBN cuma 20% dari total proyek.

"Yang paling krusial itu adalah investasi dari asing karena alokasi dari APBN cuma 20% dari total proyek dan sampai tahun ini sudah Rp72 triliun yang dialokasikan pemerintah sementara alokasi totalnya itu cuma ada sekitar Rp92 triliun. Jadi sekitar 20 triliun yang tersisa," ucapnya, Selasa (4/6).

Melihat realita yang ada di IKN pembangunannya masih membutuhkan infrastruktur dasar untuk membuat IKN menjadi kota yang berfungsi secara efektif khususnya sebagai ibu kota.

Baca juga : Perkembangan Pembangunan IKN Capai 52,9%

"Jadi masih butuh waktu banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan bukan hanya uang dan karena kapasitas fiskal kita terbatas maka Jokowi berharap ada investasi asing masuk dalam skala besar. Tapi sampai sekarang tidak satu pun yang masuk. Baru investasi lokal dan itu pun relatif kecil. Dan belum memenuhi kebutuhan yang membuat nusantara ini berfungsi secara optimal," paparnya.

Rencana presiden Joko Widodo untuk segera menjadikan IKN sebagai ibu kota dengan simbol historik upacara 17 Agustus, dinilai hanya sebagai seremonial. Bahkan pelaksanaan upacara pertama kalinya ini sebagai tanda perpindahan ibu kota, akan memberikan penilaian buruk di dunia internasional sebab pembangunan masih dilakukan.

"Sampai sekarang pembangunan IKN masih terus berlangsung dan ada beberapa hal yang jadi kendala untuk mencapai target 17 agustus. Cuma target 17 agustus seperti apa itu yang belum jelas. Kalau sekedar upacara bendera besok juga bisa karena di sana sudah ada lapangan upacaranya. Tapi tentu yang ingin dicapai setelah upacara itu berlangsung ibu kota nusantara sudah berdiri sebagai sebuah kota tidak lagi sebagai kumpulan gedung yang belum selesai dibangun dan ini bisa membuat image buruk di dunia internasional sebagai negara mau pindah ibukota tapi gedungnya belum siap dan selesai," paparnya.

Baca juga : Yusril: IKN Bisa Tetap Dilanjut saat Ganti Pemerintahan

Atas kondisi tersebut maka dibutuhkan percepatan khususnya pasca mundurnya kepala dan wakil kepala otorita IKN.

"Jadi memang harus menunjuk secepat mungkin seorang yang memiliki latar belakang profesional dan kompetensi yang relevan dengan posisi kepala otorita IKN. Cuma itu tidak akan mudah karena pasti siapa pun yang ditunjuk akan berpikir beberapa kali untuk menerima posisi ini karena ada risiko tinggi untuk menerimanya. Risiko itu adalah tingkat kegagalan untuk mencapai target yang diinginkan relatif tinggi"

Di sisi lain presiden Joko Widodo memiliki kesempatan strategis untuk bisa menunjuk putranya Gibran Rakabuming Raka untuk mengurus IKN. Hal ini menjadi tantangan sekaligus momentum kerja awal Gibran sebagai wakil presiden nantinya.

Baca juga : IKN Nusantara Jadi Harapan Pemerataan Pembangunan

"Ini tantangannya. Saran saya ini momen untuk menunjuk Gibran sebagai orang yang bertanggung jawab mengurus IKN. Jadi ini kesempatan yang strategis buat Jokowi untuk menunjukkan bahwa Gibran itu punya kapasitas untuk menjalankan tugas yang maha penting yakni membangun ibukota baru ini," tegasnya.

Sementara itu anggota Komisi II DPR Aminurokhman menekankan pembangunan IKN sudah menjadi konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang.

"Kalau sudah menjadi UU konsekuensinya harus dijalankan karena itu proyek strategis nasional. Pemerintah harus respon soal keadaan itu, soal investasi jangan sekadar janji saja. Kalau belum bisa kepastian investasi maka pemerintah harus identifikasi," ujarnya.

Baca juga : Menteri Basuki: DIPA Pembangunan Fisik IKN sedang Ditelaah Kemenkeu

Menurutnya pemerintah harus melihat secara proporsional jangan memaksakan untuk IKN segera dihuni.

"Kita bicara rasional itu (pemindahan ibukota tahun ini) tidak rasional dengan percepatan apa pun juga tidak akan beres. Oleh karena itu harus melihat secara proporsional jangan memaksa," cetusnya.

Senada, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan pemerintah mau tidak mau harus menjalankan amanat UU pembangunan IKN.

"Mau tidak mau harus jalankan amanat UU kita sudah terkunci. Ini memang jadi masalah kalau dimundurkan tidak capai target," imbuhnya.

Sebaiknya pemerintah menyelesaikan lebih dulu berbagai permasalahan dasar di IKN. Seperti protes masyarakat adat di wilayah IKN, kemudian adanya pembebasan lahan yang jadi terus jadi masalah. Lalu persoalan penggajian yang tidak tepat waktu.

"Terlalu dipaksakan kalau targetnya juli. Seharusnya pemindahannya tidak sekarang tapi bertahap dan infrastruktur siap.

Selesaikan dulu masalah dasar ini dan memastikan keberlangsungan hidup di sana. Ini akibat terburu buru. Menteri pun yang gantikan juga tidak efektif karena sudah dekat masa akhir jabatan," tandasnya. (Z-8)