Hari Perempuan Internasional, Legislator Dorong Pengesahan RUU PPRT
![Hari Perempuan Internasional, Legislator Dorong Pengesahan RUU PPRT](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/03/8f95ef8288387781bc9bd491a0ab80f7.jpg)
ANGGOTA DPR RI Siti Mukaromah menilai peringatan International Women’s Day yang setiap tahunnya diperingati pada 8 Maret, merupakan energi positif untuk menguatkan peran serta pemberdayaan perempuan dalam segala lini. Salah satunya melalui dorongan pengesahan Rancangan Undang - Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Ia mengatakan, perempuan bekerja tidak hanya di sektor publik atau perkantoran. Tetapi, ada banyak pekerja wanita sektor domestik yang perannya tidak boleh dinafikan karena menjadi kebutuhan.
"Karena itu, kami terus mendorong agar RUU PPRT ini bisa segera digolkan sehingga menjadi energi positif dalam rangka melindungi para perempuan-perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga," ujar Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah kepada Parlementaria di sela acara Women's Day Run 10K yang dilaksanakan di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (12/3/2023).
Baca Juga: Pimpinan DPR Sepakat RUU PPRT Dibahas Pada Masa Sidang Selanjutnya
Lebih lanjut, Erma juga mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan penuh agar RUU PPRT segera disahkan. Menurutnya, pekerjaan sektor informal bersifat privat dengan pola hubungan kerja kultural. Dengan karakteristik tersebut, maka tidak ada pengawasan dan perlindungan kepada mereka, sehingga pekerja sektor domestik ini termasuk dalam kelompok rentan.
"Meskipun dengan berbagai kendala atau dinamika yang terjadi, tapi kami berharap dinamika ini adalah dinamika yang konstruktif sehingga nantinya bisa terwujud sebuah undang-undang yang secara kualitatif menjadi yang sangat baik dengan memberikan perlindungan kepada korban namun juga tidak menafikan posisi yang mempekerjakan," jelas Politisi Fraksi PKB ini.
Ia menambahkan, dalam pembahasan RUU PRT perlu ada keseimbangan antara pemberi kerja atau majikan dengan pekerja rumah tangga. Misalnya, pengaturan mengenai upah dan THR, hak cuti dan libur, hingga pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Memang harus diperhitungkan misalnya ketika bicara tentang tentang hak dan kewajiban antara pemberi maupun penerima pekerjaan. Kita berharap sekali RUU ini bisa terselesaikan dengan kualitas yang baik dan memberikan pengayoman yang maksimal terutama kepada perempuan yang mayoritas bekerja dalam sektor domestik," tutupnya. (S-1)
Terkini Lainnya
DPR RI Respons Desakan Komnas Perempuan Terkait RUU PPRT
Pemerintah Berkomitmen dengan Buruh
Hari Buruh: Momentum Peningkatan Komitmen Tuntaskan Pembahasan RUU PPRT
Kartini dan Emansipasi bagi PRT
5 Juta PRT Menantikan Ketua DPR Sahkan Pengesahan RUU PPRT
Tersisa Waktu 6 Bulan, Nasib RUU PPRT Masih Terus Digantung Ketua DPR
Tokoh Agama Dorong Pengesahan RUU PPRT
NasDem Pertanyakan Komitmen Pimpinan DPR Soal RUU PPRT
Nasib RUU PPRT Kembali tidak Jelas
RUU PPRT Jadi Utang Janji yang harus Ditepati Pemerintahan Jokowi
Nasib RUU PPRT Stagnan dan Digantung Hingga Jelang Akhir Periode DPR Pimpinan Puan
Pimpinan DPR Dianggap tidak Prioritaskan RUU PPRT
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap