Pengamat Nilai Pidato Anies Baswedan Kritisi Jokowi Soal Cawe-cawe Pilpres 2024
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai pidato Anies Baswedan merupakan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai cawe-cawe terkait urusan Pilpres 2024.
Di dalam pidatonya, Anies mengemukakan pemilu 2024 bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan program. Pemilu 2024 dan pemilu lainnya adalah kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa.
Hal itu disampaikan Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).
Baca juga : Ulang Tahun, Anies Baswedan Tampilkan Foto-Fotonya Berumur Setahun
“Kelihatannya sangat jelas ya arahnya ke mana pidato Anies itu, ya tadi bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan, itu bahkan bagian dari apa namanya, kesimpulan dari Anies ygan mengkritik Jokowi,” tegas Ujang kepada Media Indonesia, Minggu (7/5/2023).
Menurut Ujang, selama ini kubu Jokowi ingin capres yang bisa meneruskan program-program pembangunan di masa kepemimpinan Jokowi.
Baca juga : Anies Respons Hasil Survei Capres 2024 dan Koalisi Pemerintahan Jokowi
Sedangkan Anies bukanlah capres yang direstui oleh Jokowi karena bukan bagian dari Istana.
“Jadi suka atau tidak suka, Anies lebih senang mengkritisi hal-hal yang dikatakan Jokowi terkait dengan persoalan Jokowi cawe-cawe soal pilpres dan kelanjutan program,” tuturnya.
Di sisi lain, Ujang menilai secara pribadi, Jokowi berhak memiliki pandangan atau pilihan terkait capres. Namun, posisinya sebagai presiden tentu dilarang karena ketika menggunakan kekuasannya atau menggunakan infrastruktur negara untuk kepentingan politik itu dilarang.
“Makanya, posisi presiden itu dikawatirkan ke sana (menggunakan kekuasaan), karena dikhawatirkan ke sana, karena di situ bisa terjadi abuse of power,” ujar Ujang.
Belum lagi, dikhawatirkan dukungan-dukungan yang mengalir ke Jokowi lantaran jabatannya sebagai orang nomor satu RI. Tak hanya itu, kata Ujang, penggunaan struktur dan infrastruktur negara yang bisa mempengaruhi soal pemilu itu jelas dilarang.
“Sebagai warga negara bisa dukung mendukung tapi posisi presiden itu yang berbahaya dan tidak boleh,” tandasnya. (Z-5)
Terkini Lainnya
Kaesang Sebut Lebih Elok Usung Presiden PKS Jadi Gubernur DKI Jakarta
PKS-PSI Duduk Satu Meja, Ahmad Syaikhu Sebut Anies-Kaesang Menarik
PKB Pertimbangkan Duet Anies Baswedan-Andika Perkasa di Pilgub DKI Jakarta
Sulit Ciptakan Tiga Poros untuk Pilkada Jakarta
PSI Masih Berhitung Peluang Kaesang Maju Pilgub
PKS Kunci Anies-Sohibul, PKB Condong ke Anies-Ida Fauziyah
Atribut Unik Bertaburan di Kampanye Akbar Anies Muhaimin
10 Ribu Telur Asin Dibawa Relawan AMIN untuk Kampanye Akbar di JIS
Relawan Perubahan Anies-Cak Imin dari Klaten Berangkat ke JIS Jakarta
20 Ribu Relawan Konvoi Pendaftaran Anies-Cak Imin ke KPU
Makin Masif, Pemasangan Poster Anies di Rumah Warga Jadi Gerakan Sosial
SKI Dukung Sekretariat Perubahan yang Disampaikan AHY
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap