visitaaponce.com

PENGAMAT politik Citra Institute, Yusak Farchan mengatakan, kisruh dalam tubuh Partai Golkar harus segera diatasi dengan mengamankan kursi calon wakil presiden (cawapres) bagi Ketum Airlangga Hartarto. 

“Golkar sebaiknya segera membuka opsi cawapres sebagai jalan tengah untuk memperkecil potensi terjadinya gejolak internal,“ ujar Yusak saat berbincang hari ini. 

Menurutnya, meski Golkar adalah pemenang ketiga Pemilu 2019 lalu, namun Golkar tidak memiliki sosok yang kuat untuk maju sebagai capres. Maka opsi cawapres lebih ideal ketimbang memaksakan Ketum Airlangga sebagai capres. Opsi itu dinilai lebih realistis ketimbang membangun poros baru yang kurang kompetitif. Jika opsi cawapres yang diambil, Golkar lebih berpeluang merapat ke Prabowo atau Ganjar.

Baca juga: Pengamat: Keputusan Pergantian Ketum Golkar Harus Dikembalikan pada AD/ART Partai

Yusak menerangkan daya tawar Golkar untuk bergabung ke PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra disebut sangat besar.

“Saya kira Gerindra dan PDIP tetap membutuhkan dukungan politik Golkar. Bagaimanapun Golkar adalah partai besar dan sarat pengalaman pemerintahan. PR nya tinggal bagaimana Golkar mengkompromikan kepentingan-kepentingan politik nya, baik kepada Prabowo atau Ganjar,“ jelas Yusak yang juga Dekan FISIP UNPAM ini.

Baca juga: Sejumlah Nama Diusulkan Pimpin Golkar

Sebelumnya, beredar wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar untuk menggulingkan Ketum Airlangga Hartarto. Salah satu alasannya, karena Golkar belum menentukan sikap terkait Pencapresan. 

Ketum Airlangga mengatakan, Golkar sedang dalam pembicaraan dengan partai lain untuk mendeklarasikan capres pada Pemilu 2024. 

“Ya desak saja yang lain juga, kita dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak mendesak. Pembicaraan partai kan harus cordial,” kata Airlangga.

Sementara itu, Peneliti senior dari Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Prof. Lili Romli menilai wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di tubuh Partai Golkar yang ingin mengganti Ketum Airlangga Hartarto, bisa jadi muncul karena berbagai faktor.

Menurut Lili, faktor pertama adalah elektabilitas Partai Golkar yang stagnan atau bahkan cenderung menurun, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil survei.

“Tentu kondisi ini sangat dikhawatirkan oleh banyak pihak di dalam tubuh Golkar, baik itu para elitenya atau organisasi sayapnya. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Airlangga, Golkar akan terpuruk dalam perolehan suara,” terangnya.

Kandidat Lain

Kedua, dorongan munaslub juga bisa jadi terkait dengan pencapresan. Saat ini, posisi Golkar belum menentukan arah koalisi. Di sisi lain, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terancam bubar, usai PPP memutuskan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024.

“Tampaknya Golkar masih gamang untuk menentukan pilihan koalisinya. Ini bisa jadi karena di internal Golkar ada friksi atau faksi yang berbeda dalam menentukan arah koalisi. Ada yang menginginkan Golkar dengan PAN membangun poros sendiri karena sudah cukup memenuhi presidential threshold. Ada pihak yang ingin bergabung dengan koalisi lain, apakah dengan Gerindra atau PDIP,” tambahnya.

Lili juga menilai dorongan munaslub bisa muncul akibat keinginan untuk mengajukan kandidat lain dari internal partai untuk menjadi simbol partai di Pilpres 2024. Seperti diketahui, salah satu kader Golkar yang baru masuk, yakni Ridwan Kamil (RK), dalam beberapa survei elektabilitasnya cukup tinggi. 

“Mereka ingin mendorong agar RK bisa jadi alternatif utk menjadi kandidat cawapres dari Golkar dalam bargaining dengan mitra koalisi. Dengang mengusung RK karena populer dan memiliki elektabilitas tinggi bisa memberikan coattail effect bagi Golkar,” pungkasnya. (Z-7)