visitaaponce.com

DALAM survei yang dilakukan Praxis ditemukan bahwa 56,5% responden menghindari hak pilih disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi alasan paling penting untuk menggunakan hak pilih (56,5%). Sedangkan tidak menginginkan salah satu pasangan capres dan cawapres menang berada di urutan terakhir (7,49%). Selain itu, debat terbuka (62,64%) dipilih sebagai kegiatan kampanye yang paling memengaruhi preferensi responden dalam memilih pemimpin saat pemilu. Di sisi lain, dukungan politik/endorsement berada di urutan terakhir (12,27%).

Terkait itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz memberikan tanggapan. "Temuan dari survei Praxis ini menunjukkan bahwa pemilih sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk menggunakan hak pilih dan mampu berpikir kritis mengenai kualitas calon pemimpin. Hal ini sejalan dengan salah satu misi kami di KPU, yaitu untuk meningkatkan kualitas pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel. Kami ingin mengimbau pemilih untuk mempertahankan hal tersebut. Dan bagi para pemimpin mesti menyiapkan kampanye sehat yang berfokus pada kualitas program-program yang berguna bagi kehidupan masyarakat," ujar August.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga responden ragu pemilu dapat berdampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Sedangkan 34,84% mengaku setuju dan 26,26% tidak setuju.

Baca juga: Relawan Anies Pastikan tidak Produksi Konten yang Menyudutkan Calon Lain

Menanggapi hal tersebut, Head of Research DBS Group Maynard Arif membagikan pandangannya. "Dilihat dari berbagai perspektif, pemilu memiliki dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Investor cenderung menunggu untuk berinvestasi hingga seluruh capres dan cawapres diumumkan. Hal serupa akan pemerintah alami, karena fokusnya bergeser ke penyelenggaraan pemilu. Berbanding terbalik, konsumsi masyarakat justru meningkat, karena banyak pelaku bisnis yang memberikan promosi pada momentum pemilu."

Di #PraxiSurvey, lanjut Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo, pihaknya ingin menggali lebih dalam mengenai persepsi masyarakat terhadap pemilu 2024 dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Ia percaya temuan menarik dari survei ini dapat mendorong masyarakat untuk bijak dalam menggunakan hak pilihnya sehingga ekosistem demokrasi yang sehat dapat terjaga.

Baca juga: Pengamat Nilai Prabowo Capres Paling Independen

"Penting bagi calon pemimpin, media, serta praktisi PR dan PA untuk memahami persepsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemilu serta korelasinya akan satu sama lain agar dapat menyusun gagasan komunikasi yang efektif, berdampak, dan relevan. Saya sangat mengapresiasi upaya Praxis dalam melaksanakan survei ini yang saya yakini dapat memberikan banyak insights bagi para pemangku kepentingan dalam menyambut tahun politik yang akan datang," ucap Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia Agung Laksamana dalam keterangan tertulis, Jumat (4/8).

Survei itu menggarisbawahi peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya menggunakan hak pilih dan menghindari golput. Tidak berhenti di situ, pemerintah perlu menggagas program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan mengomunikasikannya secara tepat agar terbentuk keselarasan pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah.

Survei yang didukung Praxis Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) itu untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilu 2024 dan Korelasinya dengan Pertumbuhan Ekonomi. Survei ini dilakukan pada 14-17 Juli 2023 kepada 1.108 responden dengan rentang usia 17 sampai 45 tahun di 12 kota besar di Indonesia. (Z-2)