Mayoritas Publik Nilai Politik Dinasti Bahayakan Demokrasi
![Mayoritas Publik Nilai Politik Dinasti Bahayakan Demokrasi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/12/1d0529dbfeda214f5a9cd5fb579c321d.jpg)
LEMBAGA Arus Survei Indonesia (ASI) menggelar survei di Pulau Jawa (Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur). Survei yang digelar pada 28 November-5 Desember 2023 itu menyebut mayoritas publik di Pulau Jawa menilai politik dinasti membahayakan masa depan demokrasi.
“Sebanyak 60,0% publik di Pulau Jawa mengatakan bahwa politik dinasti membahayakan masa depan demokrasi, sementara yang mengatakan tidak membahayakan masa depan demokrasi 29,7%, adapun yang mengaku tidak tahu/tidak jawab 10,3%,” kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, Selasa (12/12).
Sementara itu, pengajar Departemen Politik Fisip Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, menyebut prediksi Pilpres 2024 akan berjalan satu putaran hampir tidak mungkin terjadi mengingat jarak antar pasangan yang masih dalam margin of error.
Baca juga: Pengamat: Pembegalan Hukum oleh Kekuasaan Bertentangan dengan Nafas Pancasila
Temuan yang menarik lain, faktor yang paling mempengaruhi pilihan capres yakni: Program kerja (30,7%), berkarakter jujur dan dapat dipercaya (19,5%) dan pengalaman di pemerintahan (10,6%).
“Hal itu memperlihatkan bahwa tampilnya politik gagasan, integritas dan kualitas rekam jejak menjadi sangat penting, sementara kampanye pilpres banyak didominasi oleh politik gimmick seperti joget gemoy yang tidak menampilkan substansi politik sama sekali,” ungkap Airlangga.
Baca juga: Buntut Dinasti Politik DIY, Kaesang Minta Ade Armando Cabut dari PSI
Airlangga menerangkan fakta tersebut memperlihatkan mengapa pemilih banyak yang masih mudah berubah atau swing voter sebesar (44%) dan undecided voter sebesar (8,7%). Menurutnya, publik masih tidak puas dengan kampanye pilpres yang disuguhkan.
Terkait bahaya politik dinasti di masa kepemimpinan Jokowi membuktikan telah terjadi persoalan etis dan pencederaan demokrasi.
“Problemnya adalah bagaimana membangun kekhawatiran terhadap problem pelemahan demokrasi ini menjadi bagian kesadaran kritis masyarakat sipil,” terangnya.
“Apalagi hal ini ditambah oleh kekhawatiran publik atas intervensi aparat negara sebesar 47% yang dapat menciderai pemilu yang jujur dan adil serta membajak jaminan atas jaminan hak politik rakyat,” tandasnya.
(Z-9)
Terkini Lainnya
Jika Politik Bansos Terulang di Pilkada 2024, Politik Dinasti dan Nepotisme makin Merajalela
Putusan MA Dinilai Beri Kesempatan Anak Muda Jadi Pemimpin
Anak dan Mantu Jokowi Ikut di Pilkada, Ini Peluangnya
Survei Charta Politika: 63% Masyarakat Tolak Politik Dinasti
TPDI Somasi Presiden Jokowi
Soal Politik Dinasti, Prabowo : Semua Partai Berpolitik Dinasti, Termasuk PDIP
Alasan Joe Biden Tampil Buruk Saat Debat: Jet Lag Setelah Kunker
Survei: Boikot Sukses Gerus Penjualan Produk Terafiliasi Israel di Indonesia
Survei Terbaru Khawatir Kelayakan Mental Joe Biden untuk Menjabat sebagai Presiden
LSI: Kaesang Unggul di Jawa Tengah karena Faktor Jokowi
Survei: Berlibur ke Luar Kota Lebih Populer daripada Staycation
Survei: Wisata ke Luar Kota Lebih Dipilih Ketimbang Staycation di Musim Libur Sekolah 2024
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap