visitaaponce.com

PENELITI senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyayangkan pernyataan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang termasuk melakukan politisasi agama. Padahal para elite dan tokoh agama sudah sepakat dan mengajak agar dalam pemilu atau pilpres tidak boleh membawa politik identitas. Dengan kejadian demikian tidak bisa dihindarkan kekecewaan publik.

"Tentu saja pernyataan itu sangat disayangkan sehingga menimbulkan kontroversial. Oleh karena saya kira Pak Zulhas secara pribadi langsung memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada publik, khususnya kepada umat Islam, untuk meredam sehingga tidak memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti demo dan sejenisnya," jelasnya, Rabu (20/12).

Politisasi agama atau politik identitas pernah terjadi pada pemilu sebelumnya yang seharusnya itu tidak boleh terjadi kembali. Para politisi seharusnya belajar dari pengalaman tersebut yang tidak menghasilkan apa pun selain perpecahan.

Baca juga: PAN Beri Penjelasan Soal Pernyataan Zulhas yang Dianggap Menista Agama

"Saya berharap dengan kejadian ini menjadi pelajaran bersama untuk tetap menjaga pilpres dalam suasana yang aman dan sejuk," ucapnya.

Dia menekankan ke depan siapa pun itu untuk jangan lagi menggunakan wilayah agama dalam politik praktis. Apalagi sebagai bahan candaan atau guyonan karena persoalan agama adalah wilayah yang sensitif, bagaikan rumput savana yang mudah terbakar.

Baca juga: Respons Dugaan Zulhas Menghina Salat, Wapres: Jangan Kaya Anak-anak

Jangan Berlebihan

Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi mengungkapkan situasi politik kita mulai memanas sehingga hal-hal kesalahan kecil khususnya berbau agama mudah terpancing menjadi masalah besar.

"Bagi saya ini jadi sensitif sejak tahun politik kita ini mulai tegang. Kesalahan kecil bisa jadi besar. Mungkin itu tidak sengaja jadi saya rasa cukup minta maaf jangan berlebihan itu guyon. Cukup klarifikasi saja jangan lantas dilaporkan ke polisi," ungkapnya.

Dalam situasi ini ketenangan publik menjadi kunci pemilu dapat dijalankan dengan damai dan sejuk. Dengan demikian selain publik yang memiliki sikap tidak mudah terpancing para politisi pun diminta cerdas dan hati-hati menyampaikan gagasan atau kampanyenya.

"Jangan sampai dipolitisir dan mudah sensi cukup tabayun. Dan politisi juga untuk hati-hati harus waspada dan mawas diri jangan segan untuk tabayun dan minta maaf kepada publik," tegasnya.

Bentuk Fanatisme Buta

Di sisi lain Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengecam materi pidato Zulkifli Hasan yang menggunakan analogi syariat Islam dalam salat sebagai bahan candaan. Dikatakan LaNyalla, olok-olok atau candaan terhadap syariat dalam ibadah salat sangat tidak pantas, dan melecehkan ibadah utama umat Islam. apa yang dilakukan Menteri Perdagangan itu adalah bentuk fanatisme buta yang melampaui batas, demi mendukung paslon dalam pilpres.

“Ini bukan saja offside, tapi sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat bawah. Apalagi kita selama ini sudah punya rambu-rambu terkait materi yang menyangkut Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. Komika saja, yang jelas niatnya melawak, dipidana, apalagi politisi,” cetusnya di Bojonegoro, Jawa Timur.

LaNyalla mengaku mendapat banyak sekali aspirasi, masukan dan saran dari masyarakat di grass root, dan dari sejumlah tokoh yang mengecam dilakukan Zulkifli Hasan tersebut setelah video rekaman pidatonya viral di media sosial.

“Masyarakat di bawah dan sejumlah tokoh jadi geram melihat itu. Saya maklum, karena hal itu sudah masuk ke ranah yang sangat privat dalam ibadah Umat Islam. Apalagi perintah salat itu satu-satunya perintah yang disampaikan secara langsung oleh Allah SWT kepada Rasul Muhammad dalam Isra’ Mi’raj. Ini ibadah yang paling utama,” tandasnya. (Sru/Z-7)