visitaaponce.com

CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan demokrasi yang baik adalah oposisi yang sehat. Ia mengenang saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang posisinya minoritas. 

"Jadi begini, oposisi itu saya melihatnya oposisi yang lebih besar dari pemerintah, kami tetap berharap berada di pemerintahan, itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada oposisi, supaya keputusan-keputusan yang kita ingin lakukan itu bisa gol," kata Anies dalam agenda Desak Anies dikutip Sabtu (23/12).

Anies menginginkan juga tetap ada ruang bagi oposisi untuk mengungkapkan pandangannya. Sehingga, kata Anies, ada perdebatan yang berimbang. Dia meyakini bangsa akan merugi bila tidak ada ruang perdebatan.

Baca juga: Anies-Muhaimin Kampanye di Jawa Tengah Hari Ini

"Sebagai contoh pengambilan keputusan mengenai IKN (Ibu Kota Negara), pengambilan keputsuan mengenai Omnibus Law itu prosesnya meniadakan perdebatan seakan-akan karena oposisinya kecil lalu dilewatin begitu saja," ungkap capres dari Koalisi Perubahan itu.

Menurut Anies, adanya oposisi yang sehat itu bukan soal besar kecilnya. Melainkan, ada ruang bagi oposisi untuk mengambil posisi berdebat. Namun, dia melihat yang sering terjadi adalah segera memutuskan suatu kebijakan baru diperdebatkan.

Baca juga: Anies: Pengalaman JK Penting untuk Kemenangan Kami

"Nah, kalau sesuatu sudah diputuskan kemudian ada yang mengkritik dianggap kontra pemerintah, ketika ada yang menyatakan ini baik maka dianggap sebagai pendukung pemerintah. Tapi (seharusnya), sebelum itu menjadi keputusan itu menjadi ruang perdebatan," ucapnya.

Di samping itu, pemerintah dinilai juga harus memiliki ruang perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pemerintah akan mengalami kesulitan bila tidak punya kekuatan di DPR. Anies tak ingin semua rencana-rencana yang hendak dikerjakan pemerintah terhambat karena tidak punya kekuatan di anggota dewan.

"Harus punya kekuatan di dewan, karena itu bukan tidak mungkin bagi yang menang itu mendapatkan dukungan yang banyak, tapi kalau pun lebih banyak ruang pada oposisi jangan dihilangkan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Anies menuturkan ia pernah mengalami kesulitan dalam melakukan rencana pemerintah saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya, penjualan saham perusahaan bir.

Anies mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ingin menjual saham itu karena tidak ada unsur untuk pembangunan dalam perusahaan bir. Fungsi pembangun itu bila memiliki program dan korporasi.

"Jadi, kalau pemerintah punya perusahaan kontruksi, pemerintah punya perusahaan untuk membangun jalan, membangun rumah itu masuk akal karena itu punya fungsi pembangunan. Tapi kalau pemerintah memiliki perusahaan bir, pak saya tanya dimana letak pembangunannya di dalam perusahaan bir ini," tutur Anies.

Maka itu, pemerintah ingin melepas saham yang ditaksir mencapai Rp1,2 triliun tersebut. Dengan jumlah yang cukup besar dan bisa dibayar tunai, kata Anies, bisa diubah untuk pembangunan.

"Nah, ini logiknya karena tidak ada fungsi pembangunan di dalam perusahaan itu, dan sebelum memang itu dari Kemenkeu kita minta ke DPR, tapi karena di DPR kita tidak punya kekuatan dan ketua DPR-nya itu dari partai yang berbeda yakni PDIP, akhirnya diblok terus dan tidak pernah akan bisa selesai dan kita tidak ingin juga situasi seperti itu," beber capres yang diusung Partai NasDem itu. (Z-3)