visitaaponce.com

MENJELANG hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024, beberapa pegiat pemilu menilai program pemerintah semakin kentara untuk dipolitisasi. Ini diperparah dengan banyaknya jumlah menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo yang masuk dalam tim pemenangan calon presiden-calon wakil presiden tertentu.

Dugaan politisasi itu paling anyar dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang saat ini menjadi capres nomor urut 2. Ia hadir dalam Seminar Nasional terkait Giant Sea Wall pada Rabu (10/1). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan menyebut seminar itu digagas oleh Prabowo.

Dalam kontestasi Pilpres 2024, Partai Golkar menjadi salah satu partai pengusung Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres-cawapres. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menilai aturan bagi para menteri dalam Pemilu 2024 memang sangat longgar.

Baca juga : Prabowo-Gibran akan Perkuat Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi

Baginya, potensi politisasi anggaran negara memang sangat rawan dan mendegradasi kualitas proses penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung. Apalagi, banyak menteri dalam kabinet yang sulit memosisikan diri karena beririsan sebagai tim pemenangan capres-cawapres.

"Para menteri tentu akan menggunakan kuasanya untuk secara sengaja menunggangi kepentingan politik sehingga saat ini nyaris semua program kementrian sangat jelas dan terang benderang untuk kemenangan kandidat," ujarnya kepada Media Indonesia.

Baca juga : KPU Anggap Bawaslu Kurang Detail Lakukan Pengawasan Logistik

Neni berpendapat, para menteri yang terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024 akan terus berkoordinasi untuk menggunakan instrumen negara dalam meraih kemenangan. Itu dilakukan dengan mengadakan acara yang tidak ada kaitannya sedikit pun dengan jabatan menteri dan dinilai dipaksakan.

"Sudah sangat terlihat jelas sih politisasi anggaran dan bantuan kementrian itu dengan terang benderang," tandasnya.

Selain kegiatan Seminar Nasional terkait Giant Sea Wall, politisasi anggaran negara patut diduga juga terjadi lewat iklan Kementerian Pertahanan yang dimuat dalam salah satu harian nasional satu hari setelah debat capres digelar pada Minggu (7/1). Iklan advetorial satu halaman itu memuat prestasi Kemenhan di bawah kepemimpinan Prabowo.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, sebuah kementerian memang lumrah saja memuat iklan advetorial di media massa. Kendati demikian, iklan Kemenhan sehari setelah debat capres terakhir dinilai politis, terlebih kementerian tersebut dipimpin seorang capres.

"Ada potensi abuse of state resources kalau digunakan untuk kepentingan elektoral. Sehingga sebaiknya dibuka saja secara transparan mekanisme mengajukam advertorialnya," tandas Khoirunnisa. (Z-5)