Regresi Demokrasi dan Integritas Pemilu di Era Jokowi Disoal
![Regresi Demokrasi dan Integritas Pemilu di Era Jokowi Disoal](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/01/ddf42c7a057d348390697bd41280fcee.jpg)
PERTANYAAN mengenai bagaimana dan kemana masa depan Indonesia muncul seiring dengan dinamika politik dan ekonomi akhir-akhir ini.
Baca juga: Timnas Amin: Rakyat sudah tidak Tahan Menunggu Lahirnya Perubahan
Kondisi pertama yang menjadi pertimbangan serius adalah terkait proses demokrasi di era Presiden Joko Widodo. Berbagai laporan dan analisis dari lembaga pemantau demokrasi, menunjukkan penurunan indeks kebebasan di Indonesia.
“Banyak analisis menggambarkan kondisi yang mengkhawatirkan tentang pembatasan kebebasan sipil dan penegakan hukum yang cenderung diskriminatif. Perlu refleksi serius terhadap hal tersebut,” ujar pemerhati isu-isu global dan strategis, Prof Imron Cotan, dalam Webinar Nasional Moya Institute lewat keterangan yang diterima
Baca juga: Pemimpin Terpilih secara Demokratis Justru Memundurkan Demokrasi
Selanjutnya adalah korupsi yang semakin merajalela. Kasus-kasus besar seperti skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara telah menjadi berita utama, menandakan bahwa korupsi masih tetap menjadi masalah besar. Apalagi, pertumbuhan ekonomi stagnan pada kisaran 5 persen, yang menyulitkan Indonesia keluar dari "middle-income trap".
Menurut Imron, integritas pemilu dan regresi demokrasi menjadi topik pembahasan penting di masyarakat luas. Persepsi publik terhadap peluang kecurangan yang mungkin terjadi semakin berkembang, yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan mengancam legitimasi pemerintahan.
Kekhawatiran yang sama juga dideteksi oleh dunia internasional, seperti tercermin pada artikel-artikel yang diterbitkan oleh The New York Times, The Guardian, dan The West Australian beberapa hari belakangan ini. Mereka mengkhawatirkan fenomena regresi demokrasi Indonesia, dan politik dinasti yang dinarasikan dibangun Presiden Jokowi, dengan diloloskannya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres oleh MK.
“Pelolosan Gibran Rakabuming Raka oleh MK dalam kontestasi politik, dipandang banyak pihak menciderai semangat konstitusi,” urainya.
Adapun Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojudin Abbas mengatakan, bantuan sosial dipolitisasi untuk tujuan-tujuan politik pemenangan paslon yang didukung Presiden Jokowi.
Sirojudin juga berpendapat, pengucuran bansos dilakukan karena Presiden menyadari bahwa kepuasan terhadap kinerjanya tidak baik pada beberapa aspek, seperti rendahnya penciptaan lapangan kerja dan masih jauhnya penurunan angka kemiskinan, serta akses terhadap sektor kesehatan.
Mengenai kandidat capres ideal, Sirojudin mengatakan masyarakat perlu melihat dari tiga pasangan calon itu, mana kandidat yang paling kecil risikonya bagi bangsa Indonesia.
“Saya kira yang tidak punya rekam jejak membangun ketegangan, termasuk identitas. Prabowo bermasalah di sektor HAM, karakternya yang cenderung impulsif, sangat berbahaya. Ganjar dan Mahfud relatif tidak punya catatan yang signifikan. Lebih logis pilihan disandarkan pada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ketimbang calon yang lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, ekonom Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna mengatakan, dalam bidang ekonomi, keadilan sulit tegak karena adanya sikap intoleransi ekonomi pemilik modal raksasa yang secara populasi jumlahnya minoritas terhadap populasi mayoritas yang secara ekonomi berjumlah minoritas. Mukhaer juga menyebut istilah “dwifungsi oligarki”, yaitu kawinnya politik dan bisnis.
“Mereka yang memiliki kekuatan ekonomi akibat akumulasi modal di tangan segelintir orang yang justru minoritas secara populasi, harus sadar terhadap bahayanya eksplosi atau ledakan sosial jika ketidakadilan dan ketimpangan kekuatan ekonomi ini tidak terdistribusi dengan baik,” tandasnya. (RO/P-3)
Terkini Lainnya
Besok, Presiden Dijadwalkan Lepas Atlet Olimpiade Paris 2024
Presiden Tunggu Sarpras Siap untuk Ngantor di IKN
Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto Akui Bahas Pilgub Sulsel Bersama Jokowi
Jokowi Yakin IKN Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian di Daerah Sekitar
Megawati Dianggap Masih Kecewa dengan Jokowi
Resmikan Bendungan Pamukkulu, Presiden Jokowi: Upaya Meningkatkan Ketahanan Air di Sulsel
Rita Widyasari Diduga Terima Fee Dalam Bentuk Dolar Buat untuk Tiap Pengiriman Batu Bara
KPK Ungkap Modus Gratifikasi dan Pencucian Uang Rita Widyasari
KPK Dalami Peran Anggota BNPB di Kasus Korupsi APD Kemenkes
Uang Rp1 Triliun PT Taspen Diputar ke 3 Jenis Investasi Fiktif
KPK Isyaratkan segera Tahan Tersangka Kasus Korupsi APD Kemenkes
Pengusutan Perkara Lain Firli Bahuri Dianggap Upaya Penundaan Kasus yang Berjalan
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Manajemen Sekolah Penghalau Ekstremisme Kekerasan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap