visitaaponce.com

MAJELIS Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyambangi kantor Media Indonesia di Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (24/1/2024). Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah David Efendi menuturkan mimpi-mimpi Muhammadiyah untuk memajukan demokrasi dan mendukung desentralisasi kandas di tengah jalan.

Bukan tanpa alasan, David membeberkan gerakan masyarakat sipil semakin tergerus karena birokrasi negara yang semakin ugal. "Kekuatan ini sulit dibendung. Mungkin bukan dengan Jokowi sebagai pribadi, tetapi ekosistem atau orang-orang di balik layar ini sangat besar. Koalisi modalnya juga besar. Tidak tahu modal pinjam atau modal apa," papar David di kantor Media Indonesia, Kedoya, Jakarta, Kamis (24/1/2024).

Hal ini, kata David, menyebabkan banyak terjadi kekerasan yang dilakukan pemerintah di berbagai tempat. Menurutnya, kekuasaan modal selalu berhadapan dengan logika perjuangan lingkungan, politik kewargaan, masyarakat adat, dan sebagainya.

Baca juga: Muhammadiyah: Cawe-Cawe Presiden Refleksi dari Krisis Berkepanjangan

"Dan kami concern di situ. Setiap ada persoalan yang melibatkan kekerasan aparat, kita selalu berteriak," tegasnya.

David menyebut majelis hukum Muhammadiyah membantu langsung warga yang terdampak konflik agraria di Rempang. Saat melihat langsung, David mengatakan kekuasaan memproduksi disinformasi seolah-olah warga sudah menerima untuk direlokasi. Padahal, kenyataannya masih banyak warga dengan tegas menolak rumahnya direlokasi.

"Kami bertemu warga, berkumpul di banyak tempat selama beberapa hari. Jadi mungkin perlu media yang cukup adil di dalam memberitakan, seimbang sehingga perjuangan warga itu tidak merasa dikalahkan sejak dalam pikiran," tuturnya.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Penyataan Jokowi

Kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh Proyek Strategi Nasional (PSN) itu terus bertambah cepat. Bahkan, kekerasan terus menjalar di banyak tempat. Sementara kekuatan masyarakat sipil, Muhammadiyah, semakin berkurang bahkan tergerus.

"Kita butuh kekuatan masyarakat sipil yang lebih, termasuk media ya. Saya memasukkan media juga kekuatan masyarakat sipil yang penting sebagai saluran politik, sebagai saluran lokasi kebijakan," tandasnya. David mengaku masih optimistis untuk terus mengawal masyarakat sipil mendapatkan haknya dan melawan kezaliman negara.

Terpisah, Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Abdul Kohar, mengemukakan pendapatnya soal presiden Jokowi yang menyatakan seorang presiden boleh ikut kampanye. Kohar menjelaskan Pasal 281 UU Pemilu memberi sejumlah syarat bagi pejabat negara yang berkampanye, termasuk para menteri dan kepala negara.

Selain harus cuti di luar tanggungan negara, mereka dilarang menggunakan sejumlah fasilitas negara. "Dalam aturan saja tidak boleh, apalagi dari tataran etika. Itu kan pilihan, semakin ke sini semakin ugal-ugalan," tandasnya. (Z-2)