KPK Punya Kewajiban Selesaikan Kasus Bansos Covid-19
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) covid-19 pada 2020. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman mengatakan, kasus yang telah diselesaikan KPK dengan menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara masih sebagian kecil saja.
"Saya pernah dapat informasi jumlah kasusnya sangat banyak, yang baru disentuh oleh KPK itu kalau tidak salah baru tiga paket," kata Zaneur kepada Media Indonesia, Kamis (27/6).
Zaenur menyebut, KPK harus mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Baginya, kalaupun Presiden Joko Widodo bersikap proaktif dengan menanggapi penyidikan yang sedang berjalan di KPK mengenai kasus tersebut, itu lebih disebabkan sebagai bentuk pengedepanan akuntabilitas.
Baca juga : Kasus Bansos Presiden Masih Berkaitan dengan OTT Juliari Batubara
Kendati demikian, ia berpendapat kasus korupsi bansos covid-19 tetap bermuatan politis, mengingat menyeret Juliari sebagai politisi PDI Perjuangan.
"Soal yang lebih tertekan adalah PDI Perjuangan, itu adalah risiko dari adanya kader yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, dalam hal ini Juliari," ujar Zaenur.
Namun, terlepas dari politisnya perkara bansos covid-19, Zaenur tetap menegaskan bahwa KPK memiliki pekerjaan rumah menyelesaikan kasus tersebut. Ia tidak menutup kemungkinan jika Juliari terseret lagi pada lanjutan perkara yang ditangani KPK saat ini.
Lebih lanjut, korupsi pengadaan bansos covid-19 disebut Zaenur sebagai keburukan dari bansos berbasis barang dan jasa. Ia menyebut, pengadaan barang dan jasa lebih rentan diselewengkan ketimbang bansos yang berbasis uang tunai dengan dikirim langsung ke rekening masyarakat.
"Sudah seharusnya berbasis cash transfer. Meskipun ada potensi praktik cashback, tapi kesempatan memotong jauh lebih rendah karena diberikan melalui rekening," pungkas Zaenur. (Tri/Z-7)
Terkini Lainnya
KPK Sebut Jika Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi
Demokrat: KPK Dulu pernah Ditakuti DPR
Pimpinan KPK Akui Gagal Berantas Korupsi
40 Bidang Tanah Milik Eks Bupati Meranti Disita KPK
Kerugian Negara Korupsi Bansos Presiden Bertambah Mencapai Rp250 Miliar
Capim KPK Sepi Peminat, MAKI: Orang Malas Karena Faktor Titipan
PDIP Prioritaskan Andika Perkasa Calon Gubernur DKI Jakarta
Di Pilkada 2024 PDIP Andalkan Kekuatan Kolektif, bukan Jokowi Effect
Hasto Kristiyanto Pastikan Kooperatif Jika Kembali Dipanggil KPK
PDIP Respons Survei Unggulkan Kaesang di Pilkada Jateng
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tinjau Persiapan Puncak Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Senayan
Usman Hamid Sebut Hasto Diperiksa ketika Berani Kritik Pemerintahan Jokowi
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap