Demokrasi Dikoyak Kampus Bergerak
![Demokrasi Dikoyak Kampus Bergerak](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/19e952e2d2d0810a3a76244a12e69470.jpg)
UPAYA pengoyakan terhadap jalannya demokrasi di Indonesia semakin kencang mendapat perlawanan dari kaum terdidik dan intelektual. Mendekati hari H pelaksanaan Pemilu 2024, desakan agar elite penguasa kembali ke jalan demokrasi dan konstitusi yang benar kian banyak disuarakan oleh sivitas akademika perguruan tinggi (kampus).
Setelah sivitas akademika UGM dan UII di Yogyakarta mendesak penyelamatan demokrasi, kemarin, sivitas akademika Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand) Padang, serta Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menyerukan desakan serupa. Mereka mengkritik tata kelola pemerintahan serta kehidupan demokrasi nasional yang semakin merosot.
Sivitas akademika UI menggelar aksi Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali di bundaran (Rotunda) depan Rektorat UI. "Jelang Pemilu 2024 kami terpanggil menabuh genderang, membangkitkan asa, dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak," kata narahubung aksi Sulistyowati Irianto.
Baca juga : Guru Besar dan Dosen Unhas Minta Presiden Jokowi Berada di Koridor Demokrasi yang Benar
Negeri ini, ucapnya, tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa yang menggerus keluhuran budaya dan kesejatian bangsa. "Maka, warga dan alumni UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, dan hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat," tegasnya.
Di Padang, Sumatra Barat, Manifesto Unand untuk Penyelamatan Bangsa yang diteken puluhan dosen dan mahasiswa menyatakan menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. "Kita mendesak Presiden Joko Widodo tidak menggunakan kekuasaan yang memicu terjadinya praktik kecurangan pemilu," kata Rudi Febriamansyah, yang didapuk membacakan manifesto di Convention Hall Unand, Kota Padang.
"Kita juga mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo/kelompok tertentu dalam politik elektoral, kekerasan budaya, pengekangan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat, serta penyusutan ruang sipil."
Baca juga : Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Desak Jokowi Hentikan Politik Dinasti
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Forum Guru Besar dan Dosen Unhas mulai bergerak dengan menyampaikan pernyataan sikap penyelamatan demokrasi. "Kita menjaga koridor demokrasi. Kalau ada yang keluar (jalur), wajib kampus mengingatkan kembali. Itu tugas kampus sebagai penjaga peradaban, penjaga demokrasi," ujar inisiator kegiatan, Prof Amran Razak.
Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) juga menyatakan sikap prihatin atas proses demokrasi yang berjalan menyimpang. Mereka menyeru Pemilu 2024 mesti menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi negara bermartabat.
Baca juga : Keprihatinan Menguat, Akademisi dan Intelektual Bergerak
Hak demokrasi
Pengamat budaya politik Okky Madasari menyebut fenomena protes sivitas kampus di Tanah Air itu merupakan bentuk mosi tidak percaya kelompok menengah terdidik terhadap rezim penguasa. Tindak tanduk penguasa sudah dipandang tidak dapat diterima, baik secara logika, hati nurani, maupun nilai etika. "Ini adalah protes keras kelompok intelektual terhadap Presiden Jokowi," terang Okky kepada Media Indonesia, kemarin.
Sejarah, kata dia, selalu menunjukkan bahwa gerakan perubahan atau revolusi selalu dimulai dengan kegelisahan dan kemarahan kelas menengah. "Kita menunggu ITB, IPB, Unpad, Unair, Undip, dan secara psikologis penting, UNS," ujarnya.
Baca juga : Civitas Akademika Ramai-ramai Kritik Jokowi, Cak Imin: Artinya Lampu Merah
Tokoh prodemokrasi yang juga mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas menyatakan sependapat dengan para guru besar yang mengkritisi sikap politik Jokowi. Sikap Presiden mendukung dan berpihak kepada paslon tertentu dalam Pemilu 2024 telah membuat runtuhnya etika politik pemimpin bangsa.
Di sisi lain, Presiden Jokowi tak ambil pusing dengan munculnya sejumlah petisi untuk dirinya. Ia menganggap itu bagian dari hak demokrasi. "Itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat," ujarnya di Tanjung Priok, Jakarta, kemarin. (LN/YH/Tri/Van/Bob/X-3)
Baca juga : Dikritik Civitas Akademika UGM, UII, hingga UI, Jokowi: Itu Hak Demokrasi
Terkini Lainnya
UII Gelar Wisuda Bertemakan Palestina
Rektor UII Dukung Hak Angket
5 Poin Pemilu Damai dari Forum Rektor Indonesia
Keprihatinan Menguat, Akademisi dan Intelektual Bergerak
Perilaku Presiden makin Meresahkan, Picu Gelombang Protes
Isu Politisasi Kampus Muncul Jelang Hari H Pemilu
Guru Besar dan Dosen Unhas Minta Presiden Jokowi Berada di Koridor Demokrasi yang Benar
Profesor Abrar Saleng Guru Besar Unhas Jadi Panelis Debat Cawapres Kedua
Mentan SYL Dapat Ucapan Selamat dari Menteri, Gubernur, Rektor, dan Lembaga Internasional
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap