visitaaponce.com

Civitas Akademika Ramai-ramai Kritik Jokowi, Cak Imin Artinya Lampu Merah

Civitas Akademika Ramai-ramai Kritik Jokowi, Cak Imin: Artinya Lampu Merah
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin)(Dok. MI/Susanto)

CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai ada persoalan serius dari fenomena civitas akademika yang ramai-ramai kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diartikan sebagai lampu merah untuk pemerintah.

"Nah kalau sudah kampus bicara, kalau sudah ilmuan dan para profesional bicara artinya lampu merah," kata Cak Imin di Banten, Jumat, 2 Februari 2024.

Cak Imin menekankan bahwa sikap yang disampaikan civitas akademika tak boleh diabaikan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan fenomena revolusi 1998.

Baca juga : Dikritik Civitas Akademika UGM, UII, hingga UI, Jokowi: Itu Hak Demokrasi

"Harus menjadi evaluasi bersama, tidak boleh kita gegabah mengabaikan, karena kalau tidak bisa terulang revolusi 98," ujar Cak Imin.

Sejumlah civitas akademika UGM, yang terdiri atas guru-guru besar, mahasiswa, dan BEM UGM mengkritik pemerintahan Jokowi, yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.

Dalam petisi yang dibacakan oleh guru besar fakultas psikologi UGM, Koentjoro, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip moral demokrasi, yang dilakukan oleh penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

Baca juga : Kubu Anies-Muhaimin Dukung Keprihatinan Civitas Akademika

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024.

Teranyar, civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, juga menyampaikan sikap senada. Mereka mendesak Jokowi untuk kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.

Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan. Khususnya untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan capres dan cawapres.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat