visitaaponce.com

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage
Mirage 2000-5.(AFP/LUDOVIC MARIN)

PENELITI Imparsial Hussein Ahmad mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi I DPR turun tangan menindaklanjuti skandal pengadaan pesawat Mirage 2000-5 yang diduga melibatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Dugaan korupsi dalam pembelian jet tempur itu telah luas diberitakan tengah diselidiki lembaga antikorupsi Uni Eropa, The Group of States against Corruption (GRECO).

"Dengan adanya kabar kawan-kawan GRECO melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, semestinya KPK turun dan melakukan investigasi," ucap Hussein baru-baru ini dalam keterangannya yang diterima, Minggu (11/2).

Baca juga : KPK Didorong Usut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage

"Kami sudah ingatkan jauh-jauh hari setahun yang lalu bahwa ini bermasalah. Kemudian Kemhan tetap lanjut. Kemudian yang kedua dari segi kebutuhan alutsista. Alutsista ini sudah tua dan dibeli melalui pihak broker," ucap Hussein.

Hussein menilai rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas sangat janggal sejak awal. Semula pesawat tersebut pernah ditawarkan secara gratis ke Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menolak persoalan biaya perawatan yang mahal dan butuh transfer kemampuan sebelum dioperasikan. 

"Artinya, bukan sebagai kebutuhan kita pada saat itu. Lucunya, saat pesawat ini dijual, malah kita mau ambil. Nah, itu yang, menurut saya, tidak masuk akal," ucap Hussein.

Baca juga : Lembaga Anti Korupsi Uni Eropa Usut Pembelian 12 Pesawat Jet Tempur Mirage Qatar

Selain KPK, Hussein mendesak Komisi l DPR memanggil Prabowo untuk dimintai klarifikasi. Terlebih, muncul dugaan dana tersebut digunakan Prabowo untuk kampanye Pilpres 2024.

Meskipun berstatus kader Golkar dan parpolnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran, Hussein berharap Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tegas terhadap Prabowo.

"Dia (Meutya) sebagai Ketua Komisi 1 harus melakukan tugasnya dengan benar dalam melakukan pengawasan. Selama ini tidak ada taringnya Komisi 1. Jangan mentang-mentang mengusung sebagai calon presiden, kemudian dia tidak mau panggil," kata Hussein. (Z-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat