Sinyal Dukungan Anies dan Surya Paloh terhadap Hak Angket Dinilai Segarkan Publik
SIKAP Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang mendukung hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai menyegarkan publik.
"Kalau sudah sinyalnya Anies dengan Surya Paloh dan pesannya kuat akan maju terus hak angket, ini akan menyegarkan publik," kata kritikus politik Faizal Assegaf dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dinasti Politik Jokowi Kena Slepet Hak Angket?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu (25/2).
Faizal mengatakan pernyataan dari Surya Paloh dan Anies itu sekaligus memberikan ketegasan kepada PDIP sebagai penggagas hak angket. Bahwa barisan pendukung capres nomor urut 1 Anies dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di gerbong hak angket.
Baca juga : Hak Angket Segera Bergulir
"Makin menegaskan kepada PDIP dan 03, sebagai relasi yang kuat, (lalu) di kubu 03 untuk segera mengambil inisiatif, jangan ragu-ragu," jelas Faizal.
Dia berharap pada berakhirnya masa reses DPR awal Maret 2024, jadi puncak momentum deklarasi poros pendukung hak angket. Hak ini akan jadi pesan perlawanan politik sesuai konstitusi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi)
"Deklarasi yang betul-betul dapat dilihat oleh rakyat, satu deklarasi perlawanan rakyat melalui jalur konstitusi untuk melawan dinasti politik Jokowi, rakyat dan seluruh jutaan rakyat menunggu momentum paling bersejarah paling penuh fenomenal tersebut," ucap Faizal.
Baca juga : Koalisi Perubahan Solid Dukung Angket
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk minta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.
Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan juga sepakat untuk mengajukan hak angket. Poros pendukung AMIN ini masih menunggu tindak lanjut dari PDIP.
Sementara itu, Surya Paloh mengatakan pengguliran hak angket bagian dari hak konstitusional. Seluruh pihak harus menghormati upaya hukum tersebut.
"Saya pikir wajib bukan sekadar mengiyakan tapi menghormati hak-hak konstitusional itu," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2024. (Z-3)
Terkini Lainnya
Defisit Diperkirakan Melebar, Banggar DPR RI Minta Pemerintah Hati-Hati Kelola APBN
Kuota KPR Subsidi Diprediksi bakal Habis pada Agustus
Defisit APBN 2024 Diperkirakan Lampaui Target
Edukasi Masyarakat terkait TB secara Masif Harus Segera Dilakukan
Pegi Setiawan Bebas, Komisi III DPR Nilai Penyidik Harus Disanksi
Pemerintah Diminta Adil dalam Mendukung Perguruan Tinggi
Usman Hamid Sebut Hasto Diperiksa ketika Berani Kritik Pemerintahan Jokowi
Bawaslu Antisipasi Potensi Kecurangan di Pemilu Ulang
Kuasa Hukum Sebut Kasus Hasto Kristiyanto Harus Diselesaikan lewat Dewan Pers
Pakar: Kecurangan Pemilu Makin Rawan Terjadi saat Pilkada
Cegah Kecurangan Pilkada, KPU Bakal Perkuat Kepemimpinan Penyelenggara Daerah
Residu Pro-kontra Kecurangan Pilpres belum Sepenuhnya Hilang
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap