Muhammadiyah Sarankan Pembebasan Pilot Susi Air Dilakukan Non-Militer
![Muhammadiyah Sarankan Pembebasan Pilot Susi Air Dilakukan Non-Militer](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/9d9d1a744ebb0d7c247f5286abff1a4b.jpg)
MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyambangi kantor PP Muhammadiyah, Rabu malam (28/2).
Kedatangan Menko Polhukam itu bertujuan untuk membahas terkait kondisi nasional sekaligus meminta wejangan terkait pendekatan apa yang baiknya digunakan untuk membebaskan pilot Susi Air yang tersandera di Papua, Phillips Mark Marthens.
Pertemuan antara Menko Polhukam dan para petinggi PP Muhammadiyah itu berlangsung tertutup. Hadi hanya menyampaikan ia meminta arahan dan wejangan dari para tokoh agama untuk membebaskan pilot Phillips.
Baca juga : PP Muhammadiyah Dukung Rencana Pelibatan Tokoh Agama untuk Bebaskan Pilot Susi Air
Sebelumnya, Menko Polhukam juga telah menemui beberapa tokoh dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Hadi berharap beberapa pertemuan dengan para tokoh agama itu bisa menjadi Solusi untuk membebaskan pilot Phillips yang sudah disandera KKB Papua selama setahun.
“Iya, memang mereka juga ingin membantu terutama dengan pendekatan gereja. Yang bisa membantu supaya pilot Philips bisa segera dibebaskan. Tetapi baru tingkat pembicaraan saja. Mudah-mudahan dari situ mereka bisa melakukan tindakan koordinasi di lapangan. Saya kira di sana kita tidak menyebut menyandera. Tetapi masih bersama dengan masyarakat di sana,” ujar Hadi kepada awak media di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Muhammadiyah Abdul Muti turut membenarkan bahwa Menko Polhukam baru saja meminta pendapat terkait solusi dari persoalan pilot Phillips. Abdul menyampaikan pihak Muhammadiyah hanya bisa memberi saran agar pendekatan yang digunakan tidak menggunakan pendekatan militeristik. Ia berharap pendekatan yang digunakan lebih persuasif yang melibatkan tokoh agama.
“Kami berharap semua pendekatan yang peacefull, damai, tidak mengedepankan pendekatan militer, saya kira bisa diterima oleh masyarakat papua. Memang kompleksitas masalah Papua perlu dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan,” kata Abdul.
“Sejauh ini, kami belum memiliki agenda untuk membahas lebih lanjut. Tetapi beliau menyebut bahwa kelompok agama atau organisasi agama yang beliau sebut adalah gereja. Saya kira teman-teman dari kalangan kristiani atau katolik lebih memiliki akses masalah Papua. Karena secara populasi masyarakat papua mayoritas beragama Kristen dan Katolik,” tandasnya. (Dis)
Terkini Lainnya
Haedar Nashir Tegaskan Muhammadiyah Terus Berkhidmat Bagi Bangsa dan Negara
Anwar Abbas Sebut Irman Gusman Kantongi Dukungan Muhammadiyah
Muhammadiyah Sodorkan Nama Irman Gusman di Kancah Politik Nasional
Muhammadiyah Mengaku Ikut Jadi Korban atas Serangan Siber ke PDN
PBNU Banjir Hujatan Terima Izin Kelola Tambang
PBNU Siap Kelola Tambang dengan Halal, Muhammadiyah belum Beri Kepastian
Polda Jabar Temukan 72 Situs Judi Online
Pemberantasan Judi Online
Menko Polhukam: Implementasi Pidana Bersyarat Bisa Jadi Solusi Over Kapasitas Lapas
Ini Komentar Menkopolhukam Soal Putusan MA tentang Batas Usia Cakada
Menpolhukam Menggandeng Lengan Kapolri dan Jaksa Agung di Tengah Isu Ketegangan
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap