Jangan Sampai Aglomerasi Jakarta Menabrak Prinsip Otonomi Daerah
![Jangan Sampai Aglomerasi Jakarta Menabrak Prinsip Otonomi Daerah](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/03/9768e3de13ff55eb36a7e1dde7b290d3.jpg)
BADAN Legislasi atau Baleg DPR RI berharap prinsip dari aglomerasi yang melekat dengan Jakarta tidak menabrak prinsip otonomi daerah yang melekat dengan kota-kota satelit. Sebab itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengingatkan pemerintah untuk menyusun sekaligus pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM) dengan landasan kehati-hatian.
Ia juga menekankan bahwa aglomerasi tersebut jangan sampai mencampuri kewenangan daerah apabila RUU DKJ telah disahkan dan diimplementasikan.
“Sebagaimana semangat awal, saat kita meriviu terkait dengan aglomerasi agar tidak mencampuri kewenangan otonomi daerah (kota satelit) masing-masing. Ini yang perlu dipikirkan adalah persoalan Jakarta ini tidak bisa lepas dari persoalan daerah sekitar. Jadi, (DIM ini) gak ada niatan untuk menghapus otonomi daerah,” ucap Baidowi saat memimpin Rapat Panja Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3).
Baca juga : Baleg DPR RI Targetkan RUU DKJ Disahkan 4 April Sebelum Idul Fitri
Lebih lanjut, Anggota Baleg DPR RI Mardani Ali Sera mendukung Jakarta menjadi sebuah provinsi yang memiliki daya saing tinggi dengan segala potensi dan peluang ekonomi yang dimiliki. Walaupun begitu, ia mengingatkan bahwa pemerintah Jakarta tidak bisa mencampuri kewenangan pemerintah kota-kota satelit di sekitarnya.
Maka dari itu, ia sepakat pembahasan DIM RUU DKJ jangan sampai menabrak aturan dan prinsip otonomi daerah. Seharusnya, tuturnya, semangat sinergi sekaligus kolaborasi antara Jakarta dan kota-kota satelit yang harus diutamakan.
“Maka, (pada pembahasan DIM RUU DKJ ini) perlu yang kita perhatikan adalah bagaimana kawasan (Jakarta) itu bisa betul-betul bersinergi berkolaborasi dengan tetap menjaga independensi tiap kota dan kabupaten yang ada di sekitar Jakarta,” imbuh Politisi Fraksi PKS itu.
Baca juga : DPR: Konsep Dewan Aglomerasi di RUU DKJ Sudah Dibahas Sejak Lama
Anggota Baleg DPR RI Herman Khaeron menekankan agar pemerintah konsisten terhadap peraturan pembahasan DIM RUU DKJ. Hal ini menjadi krusial agar hasil dari pembahasan RUU menjadi lebih komprehensif, tidak timpang, serta tidak tumpang tinding dengan regulasi terkait.
“Saya meminta kepada pemerintah supaya konsisten terhadap DIM yang telah disampaikan resmi kepada DPR. Jangan sampai ada pendapat per orang masuk ke dalam sistem (DIM RUU DKJ). Kalau ada pendapat, sebaiknya dikonsultasikan ke koordinator yakni Kementerian Dalam Negeri. Silahkan diusulkan tapi tidak masuk ke dalam rumusan,” pungkas Herman.
Perlu diketahui, Baleg DPR RI menyatakan bahwa RUU DKJ ditargetkan akan dibawa ke rapat paripurna pada 4 April 2024 mendatang. Oleh karena itu, pembahasan DIM RUU DKJ ini sangat diperlukan antara komitmen DPR dan pemerintah agar tuntas sesuai dengan rentang waktu yang ditetapkan.
RUU DKJ terdiri dari 4 (empat) materi utama. Di mana, materi muatan RUU DKJ terdiri dari 12 Bab dan 72 Pasal dengan sistematika dan materi muatan yang terkait. (Z-10)
Terkini Lainnya
PSI Jakarta Barat Usul Enam Nama Calon Gubernur, Ada Deddy Corbuzier
Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Masuk Kategori Sedang
Fenomena Bulan Baru, Waspadai Banjir Rob di Pesisir Jakarta sampai 9 Juli 2024
PKB Pertimbangkan Duet Anies Baswedan-Andika Perkasa di Pilgub DKI Jakarta
Heru Budi Ungkap Rencana saat tak Lagi Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Baleg DPR Bantah Ada Jalur Khusus dalam Pembahasan RUU
Respons terhadap RUU DKJ, Ketua DPRD Dorong Penggunaan Transportasi Massal di Jakarta
Pembatasan Kendaraan Tidak Cukup Atasi Macet Jakarta
Keberlanjutan Mesin Ekonomi Jadi Tantangan Jakarta Pasca Ibu Kota
Menteri PUPR: Presiden Terpilih Dilantik di IKN
Masuk Kawasan Aglomerasi, Cianjur Berharap Bisa Kebanjiran Wisatawan
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap