visitaaponce.com

Tiga hakim yang menyuarakan dissenting opinion dalam putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan perdebatan mendalam dalam proses hukum yang berjalan. Dissenting opinion, atau pendapat minoritas, adalah bagian dari proses pengambilan keputusan di banyak lembaga peradilan, terutama di pengadilan tingkat tinggi seperti Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.

Diksi ini merujuk pada pandangan atau pendapat yang berbeda dari mayoritas hakim dalam suatu kasus.

Dissenting opinion memiliki sejarah panjang dalam sistem hukum, khususnya di negara-negara dengan sistem hukum yang didasarkan pada common law seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dalam sistem hukum tersebut, pengadilan sering kali diberi kebebasan untuk memberikan penafsiran hukum yang berbeda, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau kontroversial.

Baca juga : Publik Diharap Optimistis dengan Masa Depan Hukum Indonesia

Fungsi dan Signifikansi

Dissenting opinion memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem peradilan:

1. Mengajukan Perspektif Alternatif: Dissenting opinion memberikan platform bagi hakim yang tidak setuju dengan mayoritas untuk menyampaikan pandangan mereka. Ini memungkinkan adanya beragam pendapat dan pemikiran dalam proses pengambilan keputusan.

2. Melindungi Prinsip Kepemimpinan Hukum: Dissenting opinion juga membantu menjaga prinsip pemisahan kekuasaan dan kemandirian peradilan. Dengan memberikan ruang bagi pandangan minoritas, sistem peradilan menegaskan bahwa keputusan tidak selalu bersifat mutlak dan dapat diperdebatkan.

   Baca juga : Pakar Hukum : Dissenting Opinion Hakim MK Jadi Refleksi Penguatan Lembaga Pemilu

3. Memfasilitasi Perkembangan Hukum: Terkadang, dissenting opinion menjadi dasar bagi perubahan hukum di masa depan. Meskipun mungkin saat itu tidak dianggap sebagai mayoritas, pandangan minoritas dalam suatu kasus dapat menjadi landasan untuk pengembangan hukum yang lebih maju di kemudian hari.

Contoh Kontemporer

Kasus-kasus kontemporer yang melibatkan dissenting opinion seringkali mencakup isu-isu yang sensitif secara politik atau sosial. Misalnya, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak sipil, kebebasan berbicara, atau hak atas privasi, dissenting opinion seringkali menyoroti perbedaan interpretasi terhadap konstitusi atau undang-undang yang relevan.

Meskipun dissenting opinion memiliki nilai dalam menjaga keberagaman pendapat dalam sistem peradilan, beberapa kritikus menganggapnya sebagai tanda ketidakstabilan atau kurangnya konsistensi dalam hukum. Mereka berpendapat bahwa hal ini dapat membingungkan atau mengurangi otoritas hukum dalam suatu yurisdiksi.

Dissenting opinion merupakan bagian integral dari proses pengambilan keputusan di berbagai lembaga peradilan di seluruh dunia. Meskipun mungkin tidak selalu dianggap sebagai mayoritas, pandangan minoritas tersebut memainkan peran penting dalam memperkaya diskusi hukum, menjaga kemandirian peradilan, dan memfasilitasi perkembangan hukum yang lebih maju. (Z-10)