visitaaponce.com

ANGGOTA Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang sengketa Pileg 2024 harus disikapi serius sebagai bahan evaluasi. KPU diminta untuk memberikan prioritas untuk hadir pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bagian tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu.

“KPU harus tahu juga mana skala prioritas dalam agenda yang harus diikutinya. Kami di DPR saja memberikan keluasan kepada KPU ketika RDP (rapat dengar pendapat) karena ada sidang dengan MK, kami tunda dulu,” kata Guspardi saat dihubungi.

Menurutnya, kehadiran KPU di sidang sengketa Pileg 2024 sangat penting karena menyangkut persandingan data perselisihan suara yang diajuan pemohon. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang

Baca juga : KPU Yakin Putusan MK akan Merujuk UU Pemilu

“Kita harus menghargai mahkamah ini untuk kepentingan demokrasi, kepentingan para pihak terlibat dalam pelaksanaan pileg,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan kehadiran KPU di persidangan harus bisa menjawab berbagai substansi masalah yang disengketakan.

“Karena ini berhubungan dengan data-data, materi gugatan yang menentukan nasib caleg atau partai yang mengajukan gugatan,” kata Neni.

Baca juga : Pengamat: Ada Persoalan Kepemimpinan Komisioner KPU

Neni menambahkan, dalil gugatan yang berkaitan dengan perpindahan perolehan suara akibat tidak transparannya proses rekapitulasi yang dilakukan KPU. Berdasarkan penelitian Deep Indonesia pada Pemilu 2024, praktik perpindahan suara biasanya terjadi dari satu caleg ke caleg lain dalam satu partai, lalu antarpartai politik dan penggelembungan suara melalui surat suara tidak terpakai.

“Dan jumlahnya meningkat dibandingkan dengan pemilu 2019. Karena Pemilu 2024 ini sangat barbar sekali. Sirekap yang seharusnya menjadi alat untuk transparansi justru bermasalah,” kata Neni.

“Untuk itu kalau KPU tidak hadir ini cerminan KPU tidak serius menangani persoalan. Ini perlu jadi evaluasi dan tidak boleh terulang agar bisa menjawab substansi masalah sidang PHPU di MK,” lanjut dia

Sebelumnya, hakim konstitusi Arief Hidayat yang memimpin panel 3 sidang sengketa hasil pemilu legislatif marah saat mengetahui tak satu pun anggota KPU RI dan KPU provinsi yang bersengketa hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara PHPU, Kamis (2/5) karena sedang menghadiri acara teknis persiapan pilkada. Arief menilai, KPU tidak serius dalam menanggapi sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh para pihak. Bahkan, ketidakseriusan itu, menurut Arief, terlihat sejak penanganan sengketa hasil pemilu presiden (pilpres) beberapa waktu lalu. (Z-10)