Beri Izin Tambang untuk Ormas, Presiden Dinilai Terlalu Akomodatif
![Beri Izin Tambang untuk Ormas, Presiden Dinilai Terlalu Akomodatif](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/06/99a6687508b918848eacdf2815a761f7.jpg)
PENGAMAT energi dari Alpha Research dan Datacenter Ferdy Hasiman menilai Presiden Joko Widodo terlalu akomodatif dengan memberi izin tambang bagi organisasi keagamaan. Kebijakan itu disebutnya sarat akan kepentingan politik sesaat tanpa memperhitungkan dampak destruktif di masa depan.
"Tambang ini kan dampak destruktifnya sangat besar, lalu pemerintah ingin ormas yang kelola ini terlalu akomodatif. Ini benar-benar hanya untuk kepentingan Jokowi bukan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan negara," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (11/6).
Memasuki masa-masa akhir kepemimpinannya, kata Ferdy, Jokowi terlihat ingin mendapat dukungan dari organisasi keagamaan. Soft landing yang diharapkan itu justru berbalik dengan banyaknya kritikan bahkan penolakan dari organisasi keagamaan sendiri.
Baca juga : Amien Rais: Izin Tambang Ormas Keagamaan Sebuah Jebakan
"Kan banyak ormas yang tolak itu karena memang mereka tidak ahli di bidang itu. Selain itu ormas kan urusannya pada umat ya, kalau sampai kelola tambang yang berdampak pada lingkungan masyarakat di sekitar lokasi itu lebih buruk lagi," kata dia.
Sementara itu, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar juga menyebut kebijakan pemerintah sarat akan kepentingan.
"Muatan kepentingannya jelas sekali. Dalih bahwa ini untuk kesejahteraan, jelas omong kosong. Tambang itu daya destruktifnya melampau masa tambangnya itu sendiri," ucapnya.
Lalu, PP 25/24 itu juga menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap batubara yang target produlsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Persisi di situlah corak kebijakan Jokowi selama 10 tahun berkuasa.
"PBNU, dengan pilihannya hari ini, bisa berdampak pada kehilangan legitimasi moral. Ia tak lagi bisa mengkritik sebab telah menjadi bagian dari pelaku," tandasnya. (Z-10)
Terkini Lainnya
Jokowi Diminta Berhenti Cawe-Cawe dan Melakukan Nepotisme di Pilkada
Jokowi Minta Seluruh Visi Misi Prabowo Masuk ke APBN 2025
Daftar 32 Jalan Tol yang Akan Diwariskan pada Prabowo
Pendapatan APBN Turun 7%, Pengamat Sebut Akibat Kebijakan Masa Lalu
Surya Paloh Ungkap Bertemu Jokowi, Apa yang Dibicarakan?
Promotor Diminta Tidak Ajukan Izin Secara Mendadak
Jaringan Gusdurian Tolak Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan
PBNU Tegaskan Tak Mengandalkan Pihak Ke-3 dalam Pengelolaan Tambang
PBNU Tergiur Kelola Tambang, Ketum Sebut untuk Kesejahteraan Anggota
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Hidup Segan Calon Perseorangan
Puncak Haji Berbasis Fikih
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap