visitaaponce.com

PUSAT Data Nasional (PDN) dilaporkan mengalami gangguan sejak Kamis (20/6) hingga Minggu (23/6) masih belum kembali normal. Layanan Direktorat Jenderal Imigrasi disebut merupakan salah satu layanan publik yang terdampak. Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Nenden S. Arum mengatakan gangguan tersebut mengakibatkan risiko kebocoran data yang lebih masif.

Apalagi, imbuhnya, belum ada penjelasan dari pemerintah mengenai penyebab dan bentuk gangguan tersebut kepada publik.

"Gangguan yang terjadi pada PDN berakibat pada kerentanan jutaan data dan informasi milik masyarakat. PDN menyimpan data yang bersifat pribadi dan rahasia serta kebocoran berarti juga ancaman terhadap keseluruhan keamanan nasional Indonesia," ujarnya melalui keterangan pers, Selasa (24/6).

Baca juga : Komisi I Klaim Pemulihan PDN Tengah Dilakukan Secara Berkala

Rencana pembangunan PDN, ujarnya, awalnya menuai kritik dan kontroversi. Selain adanya kasus maraknya kebocoran data pribadi yang berpusat pada institusi pemerintahan, terang dia, pembangunan pusat data dengan mengintegrasikan penyimpanan justru menimbulkan risiko kebocoran data lebih besar.

Selain itu, kritik terhadap tidak transparannya perencanaan dan kelemahan penanganan ancaman siber menurutnya juga disuarakan oleh anggota DPR dan pelaku industri. Ia mencontohkan soal dugaan pelibatan dana asing dan proses PDN yang dikelola sendiri oleh pemerintah, bukan kepada pelaku usaha industri komputasi awan dan/atau data center nasional.

Lebih jauh ia menyampaikan kasus-kasus dugaan kebocoran data yang melibatkan institusi pemerintah seperti registrasi prabayar nomor layanan telekomunikasi seluler, hingga kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs daring, membuat publik meragukan kemampuan tatakelola PDN dalam menjaga keamanan data.

Baca juga : Gangguan Sistem Pusat Data Nasional Diduga Disebabkan Ransomware

"Namun, lumpuhnya PDN saat ini membuktikan tidak adanya komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan infrastruktur vital yang selama ini diklaim aman dan terpercaya serta menerapkan standard tinggi," terang dia.

Menurut catatan Safenet, sepanjang tahun lalu telah terjadi setidaknya 32 insiden kebocoran data di lembaga pemerintah, termasuk BPJS Kesehatan, Polri, Komisi Pemilihan Umum, dan Kementerian Pertahanan. Serangan terhadap PDN dan kemungkinan terjadinya kebocoran data pribadi warga saat ini hanya puncak gunung es dari lemahnya sistem keamanan siber Indonesia.

Menindaklanjuti gangguan pada PDN, SAFEnet menuntut pemerintah untuk memberikan pernyataan secara terbuka dan jelas mengenai insiden keamanan siber yang sedang terjadi pada PDN, menyatakan pertanggungjawaban, dan meminta maaf atas keteledoran yang berdampak parah yaitu lumpuhnya layanan publik dan risiko kebocoran data pribadi masif pada infrastruktur kritis vital.

Lalu, menjamin perlindungan data pribadi pengguna yang terdapat pada PDN serta melakukan langkah-langkah prosedural dan pertanggungjawaban sesuai prinsip Pelindungan Data Pribadi (PDP), mengkaji ulang proses tender dan pembangunan PDN, berbagi informasi dan meminta masukan kepada pemangku kepentingan lain terkait data nasional seperti komunitas teknis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, dan memberikan kesempatan kepada industri cloud atau data center nasional untuk berpartisipasi dalam urusan pengembangan infrastruktur dan bisnis juga menjamin tidak terjadinya kejadian serupa dan siap bertanggungjawab atas semua insiden yang terjadi baik saat ini maupun yang akan datang.

(Z-9)