Ketua KPU Terbukti Berbuat Asusila, Komnas Perempuan Minta Kuatkan SOP PPKS di Pelaksanaan Pemilu
![Ketua KPU Terbukti Berbuat Asusila, Komnas Perempuan Minta Kuatkan SOP PPKS di Pelaksanaan Pemilu](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/07/d25eeff6da6aa6727659c5e5b7e02455.jpg)
MENINDAKLANJUTI putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta agar ada perbaikan serta penguatan dari sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di pelaksanaan pemilu.
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengungkapkan bahwa kekerasan seksual dalam proses penyelenggaraan pemilu merupakan puncak gunung es. Kekerasan yang dialami korban kerap tidak dilaporkan karena tebalnya relasi kuasa antara korban dan pelaku.
“Jenis kekerasan seksual juga beragam mulai dari kekerasan seksual fisik dan non fisik, berbasis online hingga pemerasan dan eksploitasi seksual. Perangkat hukum juga tidak serta merta memberikan perlindungan karena kondisi relasi kuasa ini,” kata Andy dalam keterangannya, Kamis (4/7).
Baca juga : LBH APIK: Ketua KPU Diduga Kuat Salah Gunakan Wewenang
“Akibatnya impunitas bagi pelaku terus terjadi, kasus berulang dan korban terabaikan dari proses pemulihan. Isu kekerasan seksual juga kerap diprasangkai sebagai hubungan suka sama suka yang mengakibatkan korban semakin terbungkam,” tambah dia.
Putusan DKPP untuk memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asyari juga disambut positif oleh Komnas Perempuan. Andy mengatakan keputusan tersebut menjadi langkah maju bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan komitmen penghapusan kekerasan seksual.
“Komnas Perempuan merekomendasikan perbaikan sistematis melalui penegasan larangan setiap bentuk kekerasan berbasis gender dan seksual dalam KEPP, membangun kebijakan, pedoman dan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual (SOP PPKS) di lingkungan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP, serta peningkatan kapasitas analisis gender dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan mekanisme tersebut,” tandasnya. (Dis/Z-7)
Terkini Lainnya
APH Berspektif Gender Dibutuhkan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual
Seorang Anak di Tangsel Mengalami Pelecehan Seskual Sesama Jenis
Peraturan Pelaksana UU TPKS Terbit, Kemen PPPA Siapkan Modul untuk Aparat Penegak Hukum
Kekerasan Gender Penyelenggara Pemilu Meningkat Tajam
Hasyim Asy'ari Terbukti Salah Gunakan Fasilitas Negara saat Dekati Anak Buah
Tren Microfeminisme Menjadi Viral, Seorang Ibu Ungkap Pengalaman Mengasuh Anak Bersama Mantan Pasangan
Tanggapi Kekhawatiran Pengusaha atas Dampak UU KIA, Presiden: Harus Hargai Perempuan, Ibu Mengandung
Serangan Israel Tewaskan Perempuan dan Anak-Anak di Jabalia Gaza
11 Cara Menghilangkan Komedo di Hidung dengan Bahan Alami
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
11 Cara Merawat Kuku agar Sehat dan Cantik
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Manajemen Sekolah Penghalau Ekstremisme Kekerasan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap