Hindari Tindakan Diskriminatif
Reaksi cepat pemerintah Indonesia yang menyatakan tidak akan mendiskriminasi warga negara asing di Indonesia sehu-bungan dengan kasus virus korona (covid-19) mendapat tanggapan positif. Salah satu-nya dari Wakil Ketua DPR-RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel.
"Saya yakin pernyataan itu merupakan komitmen pemerintah Indonesia, tidak saja kepada warga Jepang, tetapi juga kepada warga negara asing lainnya yang berada di Indonesia. Saya berharap itu benar-benar dilaksanakan," kata Rachmat dalam keterangannya di Jakar-ta, kemarin.
Rachmat juga menanggapi positif sikap Duta Besar Jepang Masafumi Ishii yang meminta warga negara Jepang di Indonesia tidak didiskriminasi sehubungan dengan merebaknya wabah akibat covid-19.
"Kita memahami kekhawa-tiran pemerintah Jepang, karena jika ada tindakan diskriminatif, bukan saja membuat warga Jepang yang ada di Indonesia tidak nyaman, melainkan juga menjadi terganggu psikologisnya," ujarnya.
Menurut Rachmat, semua pihak khususnya publik seba-iknya bisa menyikapi secara bijak dan arif persoalan wabah korona yang kini mulai merebak di Indonesia.
Menurut dia, persoalan itu bukan hanya masalah domestik Indonesia, melainkan juga sudah menjadi masalah global yang dampaknya tidak saja pada sektor ekonomi, tetapi juga sosial, psikologis, dan politik.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menegaskan bahwa tidak ada tindakan diskriminatif karena Jepang ialah negara sahabat Indonesia dalam memerangi korona. Diskriminasi sesuatu yang tidak dibenarkan karena Indonesia tidak boleh terjebak pada stigmatisasi.
Menurut Rachmat, Jepang selama ini merupakan negara sahabat dan mitra kerja sama terbesar bagi Indonesia, tidak hanya sebatas pada bidang in-dustri, perdagangan, dan jasa semata, tetapi juga dalam pengembangan dan alih teknologi, serta dukungan peningkatan sumber daya manusia.
"Kita harus arif dan bijak menanggapi respons Pemerintah Jepang. Kekhawatiran mereka sangat bisa dipahami demi kenyamanan warganya beraktivitas secara baik," katanya. (Ant/E-3)
Terkini Lainnya
Kerugian Negara Korupsi Bansos Presiden Bertambah Mencapai Rp250 Miliar
Komisi III DPR RI Setuju dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19
KPK Periksa Dua Saksi Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden
KPK Sebut Modus Korupsi Bansos Presiden dengan Mengurangi Kualitas
KPK Ungkap Kerugian Negara Rp125 Miliar dalam Kasus Bansos Presiden
Risiko Kredit Bermasalah Segmen UMKM Meningkat
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap