visitaaponce.com

Dalam menyukseskan program pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia tidak hanya bergantung pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi seperti, Adhi Karya, Hutama Karya, dan Wijaya Karya.

Pembangunan infrastruktur di Tanah Air  juga didukung oleh kontraktor-kontraktor swasta melalui proses tender resmi yang dilakukan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

Salah satu kontraktor swasta yang banyak terlibat dan berpengalaman beberapa kali memenangkan tender proyek pembangunan infrastruktur dari pemerintah adalah PT Anggaza Widya Ridhamulia (AWRM).

"Berdiri sejak 2007, AWRM yang berkantor pusat di Surabaya, turut aktif dalam pembangunan Indonesia dan telah banyak hadirkan karya nyata konstruksi infrastruktur di Nusantara," demikian keterangan terulis AWRM pada Selasa (21/6).

"Bahkan, di tengah hantaman pandemi Covid-19, AWRM mampu tetap berkontribusi dengan menyelesaikan beberapa proyek pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Kembangkan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Misalnya, RSUD Ngudi Waluyo, Wlingi, fasilitas pendukung (lahan parkir roda 4) RS Syaiful Anwar Malang, gedung poliklinik RSUD Depati Hamzah, rehabilitasi dan renovasi SMP Negeri 2 Mojoagung-Jombang, pembangunan Sekolah Tinggi Agama Hindu, dan Asrama Haji Bangka Belitung.

"Selain beberapa proyek yang telah disebutkan di atas, sebelum pandemi Covid-19 menerpa, PT AWRM juga sudah banyak menyelesaikan proyek-proyek tender pemerintahan lainnya dengan kualitas yang memuaskan," paparnya.

Fondasi Negara Maju

Adapun sejak terpilih pertama kali pada 2014, fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pembangunan infrastruktur.

Dalam satu kesempatan, Presiden Jokowi bahkan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai fondasi untuk menjadi negara maju.

Prioritas ini dapat dilihat dari besaran anggaran yang digelontorkan untuk pos pembangunan infrastruktur.

Bahkan, pada 2021, anggaran pembangunan infrastruktur di APBN mencapai Rp 417,4 triliun, naik 48,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran 2021 menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Namun hal ini terlihat membuahkan hasil yang positif. Terbukti, di tengah lesunya berbagai industri akibat hantaman pandemi, proyek pembangunan infrastruktur yang terus berjalan 100% (karena tidak terdampak aturan pengetatan/PPKM) berhasil mendorong pertumbuhan sektor konstruksi di 2021, atau tahun kedua pandemi Covid-19.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kontribusi sektor konstruksi (10,44%) terhadap PDB 2021 bahkan menempati peringkat keempat terbesar setelah industri pengolahan (19,25%), pertanian (13,28%), serta perdagangan besar dan eceran (12,97%).

Meskipun kontribusinya menempati peringkat keempat, bukan berarti industri konstruksi tidak menghadapi tantangan.

Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang menerpa sejak 2020, dimana mobilitas yang terbatas menjadi salah satunya.

Meski industri konstruksi masih dibolehkan beroperasi 100% di tengah pandemi, tapi berbagai aturan PPKM tetap memberi dampak pada operasional industri konstruksi itu sendiri, khususnya terkait dengan mobilitas pekerja.

Aturan screening yang ketat melalui tes antigen dan PCR untuk meminimalisir risiko penyebaran virus, di sisi lain juga menambah biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk suatu proyek. Terlebih jika proyek konstruksinya dilaksanakan di luar pulau.

Belum lagi ditambah isu permasalahan global yang terjadi di masa pandemi ini yang juga memberi dampak pada industri konstruksi. Seperti, ketegangan antara Rusia dan Ukraina belakangan ini yang menyebabkan kenaikan harga bahan dasar konstruksi seperti besi beton dan baja.