visitaaponce.com

JALAN Pertamina mengemban tugas penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas (LPG) subsidi menjadi ringan berkat dukungan penuh pemerintah.

Pada Jumat (1/7) lalu, Pertamina menerima pembayaran dari pemerintah atas kompensasi penyaluran BBM dan LPGSubsidi yang dilakukan pada 2021 sebesar Rp64,5 triliun.

Sejak awal 2022, pemerintah terus mempercepat pembayaran kompensasi atas penugasan distribusi BBM dan LPG Subsidi bagi masyarakat. Per April 2022 lalu, pemerintah telah membayarkan kompensasi sebesar Rp29,0 triliun sehingga secara keseluruhan sepanjang 2022 total pembayaran subsidi dan kompensasi untuk periode hingga 2021 yang telah dibayarkan pemerintah kepada Pertamina sebesar Rp93,5 triliun.

Komitmen ini menunjukkan upaya keras pemerintah dalam memperkuat arus kas Pertamina yang akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional dan memproteksi daya beli masyarakat.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas pembayaran kompensasi yang dilakukan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Pembayaran tersebut akan berdampak positif pada keuangan Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional.

“Alhamdulillah. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan pemerintah melalui pembayaran kompensasi ini. Pembayaran ini dapat memperkuat cashflow untuk menjaga ketahanan energi nasional. Ini bentuk ketulusan dan dukungan penuh pemerintah untuk menjadikan Pertamina semakin kuat dan mampu menjalankan tugas negara dalam melindungi daya beli masyarakat dari terpaan langsung harga minyak mentah dunia,” ucap Nicke.

Dukungan besar ini, lanjut Nicke, juga terlihat dari kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk penambahan subsidi sebesar Rp71,8 triliun dan kompensasi BBM Rp234 triliun pada 2022.

Sebelumnya, subsidi awal BBM dan LPG sebesar Rp77,5 triliun dan kompensasi BBM sebesar Rp18,5 triliun. Dengan penambahan itu, total subsidi dan kompensasi menjadi Rp401,8 triliun pada 2022 (asumsi harga minyak mentah Indonesia/ICP US$100 per barrel).

Hal ini merupakan upaya pemerintah dan Pertamina dalam penyediaan dan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi yang sangat diperlukan masyarakat miskin, menengah, rentan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini juga merupakan wujud negara hadir untuk melindungi masyarakat.

Perkuat tata kelola

Menurut Nicke, upaya pemerintah menghadapi tantangan harga minyak mentah ini luar biasa, apalagi bila dibandingkan dengan negara lain. Hal ini terlihat dari harga BBM Indonesia
yang termasuk dua terendah di seluruh dunia.

Atas kebijakan pemerintah Indonesia tersebut, masyarakat perlu berterima kasih dengan cara lebih berhemat dalam menggunakan BBM dan LPG. BBM dan LPG Subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, sehingga masyarakat mampu beralih menggunakan BBM dan LPG nonsubsidi.

“Apresiasi tak terhingga kepada pemerintah karena dengan menambah alokasi subsidi BBM dan LPG, pemerintah telah berusaha keras menjaga daya beli masyarakat,” ucap Nicke.

Untuk itu, kata Nicke, Pertamina semakin termotivasi melanjutkan berbagai program efisiensi dan terobosan di seluruh lini bisnis yang diinisiasi sehingga sepanjang 2021 menghasilkan penghematan sebesar US$1,3 miliar. Menurutnya, capaian efisiensi ini menjadi motivasi dan akan terus berlanjut pada 2022.

Pertamina akan berupaya maksimal agar subsidi yang dialokasikan pemerintah untuk BBM dan LPG dalam APBN 2022 dapat lebih optimal pemanfaatannya bagi masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

“Pertamina akan menjalankan amanah dari pemerintah dengan terus memperkuat tata kelola penyaluran BBM dan LPG agar lebih tetap sasaran antara lain dengan pendaftaran kendaraan di website MyPertamina,” imbuh Nicke.

Namun demikian, katanya, Pertamina juga mendorong kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM dan LPG secara bertanggung jawab dan lebih hemat.

Menurut Nicke, subsidi merupakan kebijakan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat menengah bawah, rentan miskin dan UMKM, sehingga masyarakat yang tergolong mampu sebaiknya beralih memakai BBM dan LPG nonsubsidi.

“Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk sama-sama menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kami akan memastikan pasokan mencukupi. Pengawasan terus ditingkatkan agar alokasi subsidi BBM dan LPG tepat sasaran,” kata Nicke.

Suplai energi hingga pelosok

Di sisi lain, lanjut Nicke, untuk memastikan energi mudah dijangkau masyarakat hingga pelosok, Pertamina telah menjalankan Program BBM Satu Harga dan Program One Village One Outlet (OVOO).

Program BBM 1 Harga telah dijalankan Pertamina sejak 2017 atas arahan Presiden Joko Widodo demi energi berkeadilan. Program BBM 1 Harga menjangkau wilayah terdepan,
terluar, dan tertinggal (3T) di 112 kabupaten di Indonesia sebanyak 328 lembaga penyalur.

Pada 2022, pemerintah menargetkan 92 titik BBM 1 Harga dan progres pembangunan saat ini telah berhasil dituntaskan sebanyak 7 titik yang tersebar di Kalimantan Barat (2 titik),
Kalimantan Tengah (1 titik), Sulawesi Utara (1 titik) dan Kepulauan Maluku (3 titik). Selain itu, sebanyak 65 titik tengah dalam proses pembangunan dan perizinan pemerintah daerah.

Tak hanya itu saja, Pertamina juga mengembangkan 217.687 pangkalan LPG 3 kg yang tersebar di 61.801 desa. “Melalui OVOO, Pertamina akan terus memperluas infrastruktur penyaluran LPG 3 kg hingga seluruh pedesaan, agar lebih mudah terjangkau dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa,” pungkas Nicke.

Tekanan ekonomi global

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta DPR untuk menambah alokasi anggaran APBN untuk subsidi BBM, LPG, dan listrik. Pasalnya, ekonomi global mengalami tekanan akibat dampak perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan terjadinya disrupsi harga energi dan pangan.

“Ini yang menggambarkan APBN sebagai shock absorber (peredam kejut). Jumlah kebutuhan masyarakat meningkat, harga tinggi, tapi tidak dilakukan perubahan harga. Ini menjadi dominasi tema APBN 2022 yakni APBN melakukan shock absorber,” terang Sri Mulyani.

Badan Anggaran DPR RI juga menyepakati penambahan anggaran kompensasi sebesar Rp275 triliun sehingga total kompensasi yang akan disalurkan pada 2022 menjadi Rp293,5 triliun. “Ini angka yang sangat besar untuk kompensasi barang-barang yang di luar negeri mengalami kenaikan, tapi di dalam negeri jadi tidak mengalami kenaikan,” jelas Menkeu.

Bank Dunia sebelumnya merekomendasikan agar pemerintah menaikkan harga BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia. Pasalnya, kenaikan harga BBM tersebut akan membantu pemerintah mengurangi kenaikan anggaran subsidi yang kini sudah melonjak.

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan, apabila ingin melakukan perubahan harga BBM khususnya harus dilakukan hati-hati. Menurut dia, ada banyak aspek yang mungkin dihadapi, seperti kenaikan inflasi secara keseluruhan yang nanti menggerus daya beli masyarakat dan ketahanan APBN.

“Karena kalau harga naik terus pasti ada limit dan untuk bagaimana menciptakan keadilan masyarakat. Pemerintah akan melakukan perhitungan dan persiapan-persiapan sehingga makin memperbaiki kualitas dari kebijakannya,” ungkap dia.

Kualitasnya itu, katanya, apakah menurunkan kemiskinan, menciptakan alokasi yang lebih efisien, masyarakat yang membutuhkan tetap dibantu. Tapi ekonomi juga tetap tumbuh.

Sri Mulyani menyebut kenaikan harga tentu akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apalagi di Indonesia ada kelompok yang memang mampu, kelompok menengah, dan kelompok yang tidak mampu sehingga pemerintah harus hati-hati dalam mengambil kebijakan.

“Sehingga kalau kita bicara keadilan memang APBN seharusnya melindungi kelompok tidak mampu. Tentu saja, kita melihat kondisi APBN-nya sendiri apakah memiliki kemampuan untuk menyerap semua shock ini, tanpa ada yang di-pass through ke masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.(RO/Ant/Medcom/S3-25)