DPR Minta Pemerintah Tindak dan Tata Lagi Izin Tambang
![DPR Minta Pemerintah Tindak dan Tata Lagi Izin Tambang](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/07/f9f0f7e71997aa53ab11f9d8485c3b83.jpg)
ANGGOTA Komisi III DPR Dipo Nusantara Pua Upa mendesak aparat hukum bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang diduga tak memiliki izin penambangan. Dugaan penambangan illegal tersebut berpotensi merugikan negara.
"Aparat harus cepat merespon keluhan masyarakat sekitar tambang, karena aset-aset negara harus dilindungi dan diselamatkan," katanya di Jakarta, kemarin.
Dipo merespon Koalisi Rakyat Selamatkan (KRS) Morowali melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Morowali, Senin (4/7) lalu. Aksi unjuk rasa itu meminta agar aparat hukum tak membiarkan mafia tambang menjarah aset negara.
"Kepolisian, KPK dan Kejaksaan harus turun tangan untuk menyelidiki dugaan kasus penambangan liar," cetusnya.
Komisi III DPR akan terus mendorong agar aparat menyelidiki kasus-kasus dugaan penambangan liar, bukan hanya di Morowali tapi seluruh Indonesia. "Kita minta aparat menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut"
Sebelumnya Koordinator Lapangan Aksi KRS Morowali Handi mendesak wakil rakyat dan KPK untuk membantu memberantas mafia tambang di wilayah ini. Bahkan Handi meminta pemerintah tak pandang bulu dalam menerapkan sanksi hukum kepada mafia tambang Morowali. Tak boleh ada tebang pilih. Apa pun posisi dan jabatannya.
Selain itu, KRS Morowali juga meminta pemerintah segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) tambang. (OL-13)
Baca Juga: BI: Utang Luar Negeri Indonesia di Mei 2022 Sisa 406,3 Miliar Dolar
Terkini Lainnya
Pemodal Penambangan Emas Ilegal di Hutan Lindung Sulteng Ditangkap, Diancam 15 Tahun Penjara
Polda Sumbar Ringkus Dua Pelaku Penambang Emas Ilegal
Prosedur IUP Dinilai Baik untuk Kepentingan Nasional dan Hilirisasi
10 Manfaat Bauksit bagi Kehidupan Manusia
Penambangan Pasir, Untung atau Buntung?
Menunggu Koin yang Tepat, CAD Setop Minning untuk Sementara
Gerindra Kesulitan Dorong Kadernya Jadi Kepala Daerah
Menafsir Politik sebagai Muamalah Duniawiah
MK Diminta Diskualifikasi 4 Partai yang Abai terhadap Pemenuhan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Provinsi Gorontalo
Ketua KPU Diminta tidak Buat Gaduh soal Syarat Pilkada
Ketua DPR RI Puan Maharani Suarakan Kesetaraan Gender di Forum Parlemen MIKTA
Tiga Panel Sengketa Pileg di MK Harus Bebas Konflik Kepentingan
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap